Ketua Umum PKP Sambangi Kantor KPU

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Mayor Jenderal Marinir (Purn) Dr H Yussuf Solichen M, MBA, PhD didampingi beberapa pengurus DPN PKP menyambangi kantor KPU Pusat di Jalan Imam Bonjol No 29 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/02/2022).

 
Pengurus DPN PKP yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal (Sekjen) Irjen Pol (Purn) Syahrul Mamma, SH, MH; Bendahara Umum Ellen Sukmawati, SH, MKn; Kabid OKK R Dodi Suradiradja, Kabid Bapilu TNI (Purn) Dr M Faisal Manaf, SE, MM, MCOD.

 
Kedatangan pengurus DPN PKP diterima oleh Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU Hasyim Asy'ari.

 
Dalam sambutannya ketua umum PKP menyampaikan bahwa KPU dan parpol pada era demokrasi ini harus bisa menjalin kerjasama dan sinerji untuk mensukseskan hajatan nasional Pemilu 2024 mendatang.

 
"Dalam konteks pemilu, KPU tidak akan bisa bekerja tanpa ada parpol peserta pemilu. Sebaliknya parpol tidak bisa menjadi peserta pemilu tanpa dukungan KPU," ucap Yussuf Solichien.

Yussuf Solichen juga meminta kepada KPU memberikan pembekalan dan pencerahan tentang proses dan mekanisme serta jadwal waktu Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

 
Kedatangannya ke KPU, PKP menghendaki informasi yang akurat dari tangan pertama tentang pelaksanaan Pemilu 2024 dari pihak KPU.

Komisaris KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan secara detail tentang persiapan dan pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, untuk memudahkan pendaftaran sebagai peserta pemilu. "KPU telah membuka sistem informasi politik (SIPOL) dan sudah bisa diakses oleh seluruh parpol calon peserta pemilu," ujarnya.

 
PKP diminta untuk segera mengirim nama-nama orang pengurusnya untuk LO (penghubung) KPU dan dua orang untuk operator SIPOL di PKP agar segera mendapatkan username dan password agar PKP bisa masuk jaringan SIPOL KPU.

 

Sebelum mengakhiri kunjungannya di KPU, Yussuf Solichen mengajak semua untuk berdoa agar proses dan pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar aman dan jurdil tanpa ada korban lagi seperti pengalaman pemilu serentak 2019. (jo6/jo19)