Ilustrasi
JAKARTA, JO- Banyaknya kasus penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk keperluan lain yang nonpendidikan membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) kembali lagi menyerukan untuk pembatasan sistem nontunai.

Caranya adalah dengan membatasi toko-toko tertentu yang mereka bisa melakukan pembelian dengan transparan sehingga bisa meminimalisir penyalahgunaan KJP.

"Kita nggak kasih cash lagi, kita juga membatasi EDC (electronic data capture) juga. Kita akan ke toko-toko yang nggak bisa main seperti Gramedia, Gunung Agung, toko-toko yang bagus, toko yang sudah jelas. Jadi nggak bisa macam-macam," kata Ahok di Balaikota, Selasa (4/8).

Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya | Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya | Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Temukan harga hotel terendah

Dengan menggunakan transaksi nontunai, maka bisa dilacak penggunaannya. Dengan demikian bisa meminimalisir penyalahgunaan KJP.

Diakuinya, semula dana KJP hanya bisa digunakan dalam pameran Jakarta Book & Education Fair 2015 di Senayan. Namun lantaran panitia justru menaikan harga hingga 25 persen, Ahok pun memperbolehkan transaksi di semua toko.

Sayangnya kebijakan tersebut disalahgunakan oleh segelintir orang untuk pembelian diluar keperluan sekolah. (jo-3)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.