Inggard Joshua
JAKARTA, JO- Kasus dugaan korupsi pengadaan anggaran Transjakarta yang akhirnya menjadi alasan sejumlah pihak untuk menyeret Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemegang kebijakan ke persoalan hukum. Namun politisi Partai Nasdem Inggard Joshua menyebut penyebutan nama Jokowi sebagai kampanye hitam (black campaign), dan meminta pihak-pihak itu menghentikannya.

"Memang secara kebijakan itu dari gubernur untuk kepentingan masyarakat, karena membludaknya kebutuhan transportasi, makanya armada Transjakarta ditambah, tapi kalau penggunaan anggaran itu, ada di kepala dinas dan tanggung jawabnya dia (Udar Pristono-Red). Kan nggak mungkin gubernur harus mengikuti terus," kata pria yang juga bakal duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta,di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu(21/5).

Saat ditanya apakah Jokowi dapat terseret dalam permasalahaan penyimpangan anggaran, Inggard menegaskan kembali bahwa persoalan ini tanggung jawab Dinas Perhubungan, dan yudikatif harus periksa siapa yang melakukan penyimpangan.

"Justru itu dalam ranahnya Dinas Perhubungan, maka itu yang harus diambil tindakan. Siapa yang melakukan penyimpangan itu, yang jadi pertanyaan apakah pelaksanaan itu, sudah sesuai perpres," tandasnya.

Inggard menilai, dalam kasus tersebut, ada yang sengaja memanfaatkan untuk merusak citra Jokowi. "Jangan ada permasalahan ini, karena ada di Jakarta terus yang disalahkan Jokowi, nggak bisa seperti itu. Cuma kadang-kadang ada orang yang mau bikin kampanye hitam, seolah-olah ini tanggung jawab Jokowi," demikian Inggard.(hw)

Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.