Selama 20 Tahun Lalu tidak Ada Madrasah Negeri di Depok, Hanya Sekolah Islam Terpadu
![]() |
| Pembangunn gedung madrasah di Depok. |
Diketahui bahwa selama 20 tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum pernah membangun gedung madrasah negeri. Namun Supian-Chandra mau memberikan perhatian pendidikan madrasah.
Selama 20 tahun lalu, pendidikan agama yang berkembang di Kota Depok kebanyakan adalah sekolah Islam Terpadu (IT).
Diketahui bahwa biaya pendidikan di sekolah IT tidaklah murah, bahkan mencapai puluhan juta. Hal itu membuat orang tua yang ingin menyekolahkan anak di sekolah pendidikan agama menjadi ‘jiper’ dan akhirnya mundur perlahan.
Mereka pun memilih sekolah negeri yang biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Anggota komisi IX DPR RI Nuroji menyotori bahwa sekolah agama di Depok memang banyak, tapi untuk sekolah madrasah bersifat stagnan dan tidak ada penambahan selama 20 tahun.
“Kita punya data sampai tahun 2020, itu pertumbuhan madrasah tuh nol, nggak ada yang dibangun,” katanya, Jumat (23/1/2026).
Dia mengatakan, pendidikan madrasah kerap dijadikan janji kampanye. Namun selama 20 tahun kemarin, tidak ada sekolah madrasah negeri yang dibangun di Kota Depok.
Kurun 20 tahun yang lalu, justru yang berkembang pesat di Depok adalah sekolah Islam Terpadu.
“Tapi kalau janji-janji sih kalau kita cek, tiap kampanye ada janji. Tapi realisasinya kan nggak pernah ada, silahkan dicek datanya. Tapi yang banyak sekolah-sekolah IT, kan kita udah tahu semua kan,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi langkah Supian-Chandra yang mau membangun Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pancoran Mas 3. Padahal, kepemimpinan Supian-Chandra belum genap setahun saat ini.
“Artinya ini satu perubahan ya dalam cara pandang pendidikan agama dengan memberikan alokasi anggaran untuk madrasah. Jadi nggak lepas tangan wali kotanya. Kan dulu kan pernah ada satu kejadian di Cimanggis ada sekolah madrasah tsanawiyah yang belajarnya di lantai,” katanya.
Bahkan Nuroji menyayangkan ucapan Wali Kota yaitu Mohammad Idris saat itu yang menyatakan bahwa pendidikan madrasah adalah kewenangan Kementrian Agama (Kemenag).
Dia menekankan, di era Supian-Chandra membuktikan bahwa Pemkot Depok bisa membangun gedung madrasah baru. “Apa kata wali kota (saat itu)? Dia (Idris) bilang itu (madrasah) urusan Kemenag pusat. Nah itu salah satu yang saya masih ingat kejadian itu,” ucap Nuroji.
Dia sekali lagi mengapresiasi langkah Supian Suri yang memberikan perhatian pada pendidikan madrasah. Selain sebagai janji kampanye, dibangunnya madrasah negeri baru merupakan tanda perubahan yang nyata.
“Hari ini selain memang janji kampanye, juga memang kita mengusung perubahan, apa yang dulu tidak terjadi, sekarang harus terjadi,” tegasnya. Bahkan ditargetkan Supian akan membangun empat madrasah baru mulai dari jenjang Tsanawiyah dan Aliyah.
“Dulu tidak ada pembangunan madrasah, sekarang Pak Wali menargetkan di masa dia empat madrasah, Tsanawiyah, Aliyah. Nah ini yang pertama kita mulai,” tambahnya.
Nuroji berpandangan, dalam memimpin kota sangat diperlukan adanya kerja sama dan sinergi banyak pihak. Mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Kuncinya, kata dia, adalah keinginan untuk kolaborasi.
“Sebetulnya dengan komunikasi dan kolaborasi dengan pusat, provinsi itu bisa terjadi. Ini kan dapat bantuan dari pusat untuk tanahnya. Jadi dulu tidak ada komunikasi seperti itu. Bahkan mungkin tidak ada niat untuk membangun,” pungkasnya. (jo10)

Tidak ada komentar: