Dukung Pemilu, Bupati Samosir Kembali Ingatkan Penyelenggara Pemerintahan dan ASN Netral

Bupati Samosir saat menyampaikan paparan pada acara Kunjungan Kerja Forkopimda di Aula HKBP Mogang- Kecamatan Palipi, Samosir, Selas (12/09/2023).

MOGANG, Jakartaobserver.com- Bupati Samosir Vandiko T Gultom kembali mengingatkan seluruh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan ASN untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024 mendatang.
 
Hal tersebut disampaikan bupati Samosir saat menyampaikan paparan pada acara Kunjungan Kerja Forkopimda di Aula HKBP Mogang- Kecamatan Palipi, Samosir, Selas (12/09/2023).
 
Selain menjaga netralitas, Vandiko mengajak kepala desa/ lurah, BPD dan perangkat desa, camat dan seluruh masyarakat Kabupaten Samosir menjaga keamanan dan ketentraman guna menyukseskan pemilu.
 
"ASN, Kepala Desa, BPD, Perangkat desa, Camat dan seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas. Menjaga ketentraman dan ketertiban, melaporkan kondisi secara berjenjang serta mengarahkan masyarakat berpartisipasi menyukseskan pemilu 2024. Mari satu arah menjaga kekondusifan Kabupaten Samosir," kata Vandiko.
 
Aparatur Sipil Negara, Aparatur Desa yang terlibat dalam kepanitiaan diharapkan bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab dan jangan sampai terlibat politik praktis.
 
"Jika ada pelanggaran segera dilaporkan, akan kami tindak dan diberi sanksi sesuai dengan keputusan Komisi ASN, " tegas Bupati.
 
Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 434, Pemkab Samosir tetap berkomitmen untuk memberikan fasilitasi dan bantuan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Samosir dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang dan kewajibannya serta menyukseskan pemilu.
 
Bupati Samosir menyebutkan, bantuan dan fasilitasi yang telah dilakukan antara lain dengan menugaskan PNS pada sekretariat PPK, Panwascam, melibatkan aparatur/ aparat desa pada PPS yang berkedudukan di desa.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih tahun 2024, Pemkab Samosir juga telah melakukan sosialisasi pemilih pemula kepada siswa/i tingkat SMA, sebagai suatu upaya pendidikan politik bagi pemilih pemuladan akan berlanjut ke masyarakat umum, untuk meningkatkan kesadaran memberikan hak pilih dan menghindari golput.
 
Lebih lanjut disampaikan bahwa Pemkab Samosir telah menghibahkan tanah seluas 2.275 m² untuk lokasi pembangunan kantor KPU Kabupaten Samosir, mengalokasikan anggaran kepada KPU lebih kurang Rp8 miliar dan Rp3 moliar untuk Bawaslu yang dianggarkan dalam P-APBD 2023.
 
Dikatakan, selain menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Forkopimda dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
 
Kemudian, peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan dengan mengedepankan upaya deteksi dini. Cegah dini dan penanganan dini untuk penyelesaian berbagai permasalahan melalui pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
 
Pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah. "Untuk menyukseskan Pemilu 2024 perlu diadakan kunjungan kerja bersama Forkopimda, membahas isu strategis kesiapan Pemkab Samosir dalam menyukseskan pemilu, Kesiapan Pengamanan dan Penegakan Hukum terpadu, Menjaga ketertiban umum menjelang pelaksanaan pemilu dan isu strategis lainnya," kata Bupati Samosir menutup.
 
Kapolres Samosir Yogie Hardiman mengatakan Polres Samosir siap dalam pengamanan pemilu maupun pilkada tahun 2024 dengan kekuatan 231 personil. (josm-01)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.