DPC GMNI Taput: Pemkab dan DPRD Taput Itu Pemalas

Ketua DPC GMNI Taput Frimus Nababan saat orasi didepan Kantor DPRD Taput..

TAPUT, Jakartaobserver.com- Puluhan mahasiswa dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut) unjuk rasa terkait kelangkaan pupuk.

 
Aksi dipimpin Frimus Nababan dan Enmo Manik itu berlangsung di depan kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Taput, Jumat (3/6/2022).
Massa aksi membawa baliho bertuliskan "DPC GMNI Tapanuli Utara Pemkab dan DPRD Tapanuli Utara Pemalas".

 
Dalam orasinya, Frimus Nababan mengatakan, Bupati Kabupaten Taput mempunyai misi menjadikan Taput sebagai lumbung pangan, sementara pendistribusian pupuk bersubsidi tidak merata kepada kelompok tani.

Dalam hal ini, mereka menuntut pemerintah atas langkanya pupuk bersubsidi di Taput dan meminta untuk sesegera mungkin mencari solusinya, sehingga petani mendapatkan pupuk tersebut.

 
Menurutnya, pupuk berperan penting dalam meningkatkan produktifitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan.

 
Dalam unjuk rasa, GMNI Cabang Tapanuli Utara kali ini menyampaikan 9 tuntutan diantaranya :

 
1. Tidak adanya kesatuan pendapat antara Pemkab dan DPRD
2. Pemkab melalui dinas pertanian tidak mampu menunjukkan transparansinya kepada masyarakat
3. Ketua DPRD tidak konsisten dengan pernyataannya
4. Kadis kurang memahami sistem distribusi pupuk bersubsidi
5. Pemkab hanya menganggap bahwa sumber daya manusia Taput kurang
6. Kenapa malah pemangku jabatan mengeluh harusnya masyarakat yang mengadu bukan sebaliknya
7. Pemangku jabatan hanya saling lempar tanggung jawab
8. Rakyat butuh transparansi realisasi bukan halusinasi
9. Pemkab dan DPRD Taput itu pemalas.

 
Pantauan Jakartaobserver.com, tak satu pun anggota DPRD Taput menemui pengunjuk rasa. Sehingga peserta aksi ingin masuk ke kantor DPRD Taput. Namun, tidak diperbolehkan oleh Pihak Kepolisian dan Satpol PP Tapanuli Utara.

 
Usai berdebat karena tidak diperbolehkan masuk ke Kantor DPRD Taput, peserta aksi menempelkan baliho serta karton di pagar kantor DPRD Taput. (Tulus Nababan)