Kawal Verifikasi Pemilu 2024, Ketum PKP Genjot Semangat Kader

Halal bi halal PKP dan HNSI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/5/2022).

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Mayjen TNI Mar (Purn) Yussuf Solichien menggenjot semangat kadernya agar tak lelah memperjuangkan partainya lolos verifikasi Pemilu 2024.

 
DPN PKP dan Satgas Verifikasi dan Pemenangan Pemilu sudah bekerja 24 jam tanpa kenal lelah. Karenanya, dia ingin Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) berjuang maksimal.

 
"Awal Agustus pendaftaran pemilu sudah mulai. Seluruh pihak harus bekerja keras. Jangan lagi ada kader di daerah, DPP, DPK, turun semangatanya. Kami di DPN sudah siang malam berjuang," kata Yussuf saat acara Silaturahmi dan Halal Bi Halal PKP dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/5/2022).

 
Dalam acara halal bi halal ini, hadir pengurus DPN dari mulai wakil ketua hingga Sekjen. Hadir pula perwakilan DPP dan DPK dari berbagai daerah.

 
Yussuf berharap, seluruh kader di berbagai tingkatan memanfaatkan forum seperti rapat-rapat hingga grup WhatsApp untuk konsolidasi. Apalagi, menurut Yussuf, dirinya selalu intens berkomunikasi dan memberikan arahan.

 
Yussuf mengimbau, dalam sisa waktu yang makin mepet ini, kadernya menjaga kesehatan dan stamina, juga menjaga semangat. Jangan ada yang kendor lagi.

 
"Jika bukan kita, kalau bukan sekarang, siapa lagi? Jangan berharap dengan partai dan orang lain. Seluruh kader dari DPN, DPP, DPK, harus terjun langsung ke lapangan ketimbang argumentasi tak jelas di WhatsApp," pintanya.

 

 
Sayangnya, dia melihat, masih ada sebagian kecil kader yang kurang maksimal. Misalnya berdasarkan pantauan di Jakarta, masih sedikit baliho ucapan selamat Idul Fitri dari kader PKP.

 
"Terjun ke lapangan, bikin tim sukses, mudahkan orang dapat KTA. Sebab satu saja DPK tidak lolos mengumpulkan 1.000 KTP. Maka nasional tidak lolos. Target kita setiap DPK 1.500 KTA. Ajak keluarga, dan lain-lain," ajaknya.

 
Dikatakannya, dia memantau 24 jam proses pemenuhan syarat verifikasi setiap DPP dan DPK. Di kantornya, ada semacam aplikasi dashboard sistem yang memantau jumlah KTA dan syarat apa saja yang telah dipenuhi.

 
"Verifikasi kan tak susah amat. Kantor, domisili, pengurus, ada. Laporkan ke Kesbangpol, buka rekening, nggak susah. Yang agak memakan waktu ya DPK. Harus mengumpulkan 1.000 KTP untuk jadi KTA. Banyak yang pesimis. Padahal kalau ada kemauan, ada 1.000 jalan. Kalau pesimis, ya alasan terus," tegasnya.

PKP, yakin Yussuf, akan rebound, bangkit dan jadi partai yang diperhitungkan. Yussuf menambahkan, mulai 2023, jajaran HSNI masif dimobilisasi untuk kemenangan PKP. Targetnya, pada Pemilu 2024, PKP minimal meraih 34 kursi DPR pusat. Sementara setiap DPP punya satu fraksi atau minimal 5 sampai 6 kursi. Sedangkan untuk DPK minimal 4 sampai 5 kursi.

 
"Alangkah terhormat kita, calon kepala daerah datang meminta dukungan PKP. Yang sekarang dilihat sebelah mata. Insyaallah tercapai. Nanti kumpul lagi, harus ada yang jadi anggota DPR, Menteri, Bupati," ujar Yussuf dijawab amin para kadernya.

 
Mengenai Pilpres 2024, Yussuf menegaskan, PKP belum memutuskan sikap resmi akan mendukung calon tertentu. Saat ini, fokus PKP dikonsentrasikan untuk verifikasi. "Waktu makin mepet. Kita DPN tidak ada hari libur. Nggak ada mudik, nggak ada lebaran. Kerja terus 24 jam. Kita harus menangkan waktu," tuturnya.

 
Dalam kesempatan halal bi halal ini, dilakukan pula penyerahan SK ke DPP Kalimantan Timur dan Papua. Diingatkannya Yussuf, ini bukan sekadar kertas. Tetapi berisi tanggung jawab dan penugasan agar semakin semangat lolos verifikasi Pemilu.

 
Yussuf juga menegaskan kembali, partainya konsisten menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, wacana ini masih liar. Partai-partai besar masih ambigu dan abu-abu. Terutama pihak menikmati kekuasaan ingin terus memperjuangkan upaya mengangkangi konstitusi ini.

 
"Ada kata bersayap, patuh kepada konstitusi. Kalau konstitusi berubah jadi 3 priode, ya patuh juga. PKP sekali lagi jadi benteng konstitusi, Pancasila, UUD NRI, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," tegasnya. (jo6)