Ketua DPRD: Tapanuli Utara tidak Masuk Peta Kemiskinan Lagi

Poltak Pakpahan

TAPUT, Jakartaobserver.com- Ketua DPRD Tapanuli Utara (Taput) Poltak Pakpahan menegaskan daerah Taput sudah tidak masuk sebagai daerah peta kemiskinan. Perubahan itu sudah terlihat  setelah tahun 2000 kabupaten ini dimekarkan menjadi 5 kabupaten.

 
"Tapanuli Utara tidak dalam peta kemiskinan lagi. Saya lihat statistik daerah kita sudah keluar dari kemiskinan, bahkan kini Taput sudah mengarah pada smart city," ungkap Poltak Pakpahan, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan Taput, Kamis (21/4/2022).

 
Dikatakan, dulu sebelum dimekarkan, APBD kabupaten ini hanya Rp500 miliar. Sekarang, hanya Taput saja APBD-nya sudah mencapai 5 kali lipat. "Jadi sekali lagi, bicara peta kemiskinan itu tidak relevan lagi didengungkan saat ini.

 
Hal ini disampaikan Poltak Pakpahan menanggapi keresahan masyarakat Taput atas pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea, yang mengatakan jika dirinya sangat prihatin melihat peta kemiskinan di Tapanuli Raya.

 
Menurut Poltak Pakpahan, walaupun masih ada yang miskin, namun sudah mengikuti angka nasional dan itu hanya di desa terpencil dan desa tertentu saja, itulah tugas kita untuk mengentaskannya.

 
Contoh yang nyata yaitu di Sibudil, yang tidak pernah dilalui mobil, saat ini telah bisa. Ada juga desa yang tidak teraliri listrik, saat ini sudah masuk listrik. Demikian juga dengan Hajoran dan Parmonangan.

 
"Kita meminta dukungan semua pihak, mana kala ada yang terluput dari pantauan pemerintah dan DPRD, jika ada di Tapanuli Utara masih miskin, kita akan mengentaskannya," harapnya.

Sebelumnya, pernyataan Hotman Paris Hutapea diunggah pemilik akun Facebook Holong Rambe berdurasi 1 menit 43 detik, 4 hari yang lalu.

 
"Bapak Jokowi yang terhormat, Presiden kita. Saya Hotman Paris Hutapea putra daerah, yang sedang pulang kampung duduk bersama dengan Bapak Nikson Nababan, Bupati dari Tapanuli Utara. Saya sangat prihatin melihat peta kemiskinan di Tapanuli Raya," ucap Hotman dalam video itu.
Dikatakan, salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian adalah harus dicegah, agar pemuda-pemudi dari Tapanuli Raya jangan harus pergi ke luar negeri atau ke luar kota hanya untuk mencari sekolah.

 
Itu yang terjadi sejak zaman belanda, orang tua harus menguras uangnya untuk menyekolahkan anaknya jauh dari Tapanuli Raya, ke Medan, ke mana mana karena tidak ada Universitas Negeri di Tapanuli Raya.

 
"Maka, satu satunya cara adalah, di Tarutung ini ada Institut Agama Kristen Negeri dibawah Kementerian Agama, Kami usulkan kepada Bapak Jokowi, agar institut tersebut dipindahkan menjadi di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, agar bisa diperluas jurusannya, tidak terbatas lagi pada jurusan agama, bisa jurusan kedokteran, Hukum dan sebagainya, sehingga putra putra daerah tidak harus pergi merantau jauh hanya untuk sekolah dan itu akan menggerakkan roda pembangunan dan ekonomi di Tapanuli Raya, sehingga duitnya tidak keluar."

 
Hotman juga menyebut "Sampai hari ini Peta Kemiskinan masih sangat menonjol di Tapanuli Raya. Tolong Bapak Jokowi, usulan ini diterima. Salam dari rakyat Tapanuli Raya". (Tulus Nababan)