Warga Sekitar Proyek UIII Depok Keluhkan Uang Kerohiman
 |
| Warga protes uang kerohiman. |
“Yang lahannya satu hektar hanya diberikan Rp 215 juta, sedangkan yang 1.000 meteran dikasih Rp 527 juta, inikan aneh. Jadi dasar penghitungan kerohiman apa kita juga bingung,” katanya, Selasa (7/12/2021).
Edi menuturkan, lahan yang seluas 1 hektar itu banyak ditumbuhi pohon jati, pohon sengon dan buah-buahan sampai sayur mayur. Lahan yang ditempati Edi seluas 300 meter dan hanya dinilai Rp 50 juta. Padahal dia membuka lapak daging. Dia uang kerohiman itu bisa kembali ditinjau sehingga warga yang terdampak atas proyek ini bisa angkat kaki dengan hati tenang.
“Saya inikan peternak, ya paling tidak bisa buat kandnag berikutnya. Kalau diliat dari angka yang dituliskan boro-boro buat kandang,” ungkapnya.
Dia mengakui bahwa lahan yang mereka tempati adalah milik negara. Warga pun mengaku siap mendukung adanya proyek UIII namun mereka menginginkan uang kerahiman yang pantas. “Kami intinya mendukung proyek UIII, kami sadar ini tanah negara. Tapi, kami keberatan dengan jumlah uang kerohiman. Itu karena angkanya sangat jomplang antara satu dengan yang lainnya,” ucapnya.
Ia menambahkan, sejak pihaknya intens melakukan sosialisasi, situasi saat ini semakin kondusif. Bahkan, warga pun telah ikhlas dan siap mendukung kebijakan proyek strategis nasional tersebut. “Kami sangat mendukung proyek UIII, itukan Universitas Islam kelas dunia agar generasi bangsa kita bisa lebih baik. Tapi saya inikan usaha disini paling tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Nasib karyawan harus saya perhitungkan juga. Saya disini dari 2005,” timpalnya lagi.
Zulbair Hasan, warga lainnya juga berharap uang kerohiman yang diberikan nanti bisa lebih baik dari yang dicatat saat ini. Dirinya sudah menempati lahan garapan di kawasan tersebut sejak 2001, untuk usaha peternakan. “Disini saya dapat Rp 121 juta, saya ingin disesuaikan saya kan usaha disitu ada kandang sapi, kambing. Saya ini sehari-hari suplai daging ke pasar. Kami bukan menolak, cuma minta disesuaikan lah kerohimannya,” katanya.
Zulbair menganggap, penilaian tahap dua ini sangat berbeda dengan tahap satu. Penilaian saat ini menurutnya terkesan tidak sesuai. “Tahap satu bagus, malah tahap dua kurang baik. Saya kan harus usaha lagi. Jadi untuk ganti bangunan kita juga kayaknya nggak kebayar. Saya disini tadinya masih hutan, jalanan juga kita gotong royong. Tadinya disini nggak listrik sampai kita pasang listrik habis Rp 9 jutaan. Kalau berapa layaknya tim apresial tahulah, kita kan usaha. Posisi disini paling strategis, dekat ke pasar,” ucapnya.
Terpisah, pengacara warga dari Lembaga Bantuan Hukum Kami Ada, Andi Tatang menilai, sikap protes warga atas uang kerohiman sangat mendasar. Karena nilainya di bawah standar. Jika dibandingkan dengan penggarap lain terdapat nilai berbeda sehingga 25 orang ini merasa keberatan dan melakukan penolakan.
“Kita tegaskan bukan penolakan pembangunan, tetapi menolak uang kerohiman dan meminta ketua tim terpadu dalam hal ini Gubernur Jawa Barat untuk melakukan penghitungan ulang,” katanya.
Dia menuturkan, ada pula warga yang sama sekali tak mendapat uang kerohiman. Padahal dia sudah cukup lama menggarap lahan tersebut. Ada yang luas tanahnya 7.000 meter namun tidak mendapat uang kerohiman dan ini menjadi pertanyaan warga. Dikatakan dia warga akan pergi dari lokasi jika memang nilai uang kerahiman yang diterima sesuai.
“Mereka mendukung pembangunan, hanya minta tolong, terkait uang kerohiman memang diperhatikan, karena selepas dari sini mereka yang mencari pekerjaan jangan sampai pemerintah menelantarakn masyarakat atau warga negaranya. Dengan adanya tanah garapan di sini bisa menampung ratusan keluarga untuk bekerja, ketika ini dibebaskan berarti akan ada penggangguran yang akan muncul, pemerintah harus menyikapi hal itu dengan serius,” pungkasnya. (gayuh)
Tidak ada komentar: