Ketua Umum PKP Audiensi dengan Wapres KH Ma’ruf Amin
 |
| Wapres KH Ma'ruf Amin bersama pengurus DPN PKP. |
Turut hadir Wakil Ketua Umum DPN PKP Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar Nurdin Tanjung, SE, MBA, PhD; Seketaris Dewan Pembina DPN PKP Rully Soekarta; Seketaris Jenderal Irjen Pol (Purn) Dr Drs Syahrul Mamma, MH; Bendahara Umum Hj Ellen Sukmawati, SH, MKn.
Dalam audiensi itu, Ketua Umum DPN PKP melaporkan hasil Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub) PKP sekaligus menyampaikan sikap politik PKP, termasuk komitmen untuk terus mengawal pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin sampai akhir masa bakti jabatannya tahun 2024.
Yussuf Solichien menyampaikan bahwa PKP saat ini belum banyak berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan strategi nasional, karena PKP belum memiliki wakil - wakilnya di Senayan. Namun PKP tetap berkontribusi besar di tingkat politik lokal melalui wakilnya di DPRD provinsi dan kabupaten / kota, dan akan berjuang untuk menjadi peserta Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan.
Yussuf kemudian menyampaikan pandangan politik partainya terkait Pancasila, amandemen UUD 1945, kasus korupsi, penanganan pandemi Covid-19, persoalan maritim diantaranya pengembangan potensi perikanan laut, hingga pertahanan dan perlunya kehadiran kekuatan militer Indonesia di laut Natuna Utara.
"Seluruh jajaran PKP tetap memiliki komitmen yang kuat sebagai garda terdepan dan benteng Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi dan kelompok- kelompok yang ingin mengubah Pancasila dengan ideologi lain," ungkapnya.
Soal korupsi, Yussuf Solichien meminta pemerintah terus memberantas korupsi. Para koruptor yang tidak mempunyai hati nurani dan sangat merugikan masyarakat, menurut PKP, dihukum tembak sampai mati, kemudian dalam hal penegakan hukum yang kuat dan melaksanakan aturan hukum yang tegas, harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Wapres KH Ma’ruf Amin menyambut baik kehadiran ketua umum PKP beserta jajarannya, sekaligus mengucapkan selamat untuk pengurus baru PKP. Wapres berharap seluruh pengurus PKP bisa meloloskan partai ini menjadi peserta Pemilu 2024, sampai dengan tingkat DPR-RI. “Semoga 2024 bisa masuk parlemen,” ucapnya.
Sebenarnya, kata Ma'ruf Amin, parpol itu penting dalam merumuskan kebijakan di tingkat nasional, didasari masih terdapat masalah - masalah di bangsa ini jadi sangat dibutuhkan peran parpol. Jangan menggunakan narasi - narasi yang tidak mendorong terjadinya kerukunan antarumat.
Wapres juga menyinggung banyak negara yang menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi pada masa pandemi. Tapi, kata Ma’ruf Amin, Insya Allah Indonesia telah mengambil langkah yang tepat dalam penanganan kesehatan dan recovery ekonomi. Termasuk melakukan reformasi struktural dan UU Cipta Kerja yang masih disempurnakan di MK. Semoga ke depan Indonesia juga mampu mengendalikan varian baru Omicron.
"Pemerintah sangat gigih untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang tadinya 10 persen dan sekarang jadi 8 persen. Kita cicil bertahap sampai 2024 ini jadi 0 persen, terutama di kabupaten/kota melaui bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," harapnya.
Ma'ruf Amin menekankan pembangunan berupa estafet kedepan dari era baru sampai sekarang dan berkelanjutan. PKP, begitu Wapres Ma’ruf Amin, juga nantinya harus bisa berkontribusi nyata di 2024.
Sikap Politik PKP
Selain menyampaikan sikap mengenai Pancasila dan penanganan korupsi, Yussuf Solichien menyampaikan bahwa PKP mendukung penuh upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid -19, dan memberikan apresiasi yang tinggi atas segala upaya dan kerja keras pemerintah dalam menangani pandemi ini.
PKP sepakat dan terus membantu pemerintah penanganan Covid -19, dilakukan yakni vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Pandemi, kata Yussuf, tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas - malas, tidak bekerja, tidak berproduksi, justru saat seperti inilah rakyat Indonesia lebih giat bekerja supaya perekonomian nasional dapat segera pulih dan perekonomian lebih meningkat kembali pasca pandemi Covid -19.
Yussuf, yang juga ketua umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini juga mengingatkan pentingnya pembangunan sektor maritim khususnya subsektor perikanan, karena potensi perikanan Indonesia sebesar 71,1 juta ton per tahun, namun kinerja perikanan nasional kita baru 19 ton.
“Apabila separuh saja potensi perikanan nasional dapat dimanfaatkan akan menghasilkan 35 ton per tahun atau setara dengan Rp500 triliun tentunya banyak menyerap tenaga kerja,” jelasnya.
PKP meminta pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi ke bidang maritim untuk membangun Indonesia sebagai negara maritimyang kuat, sejahtera dan berwibawa sebagai poros dunia. Tidak hanya itu, banyaknya institusi penegakan hukum dilaut menyebabkan terjadinya high cost bagi pelaku usaha pelayaran dan perikanan serta tumpang tindihnya penegakan hukum di laut.
“Untuk itu kami merekomendasikan agar seluruh institusi penegakan hukum dilaut diintegrasikan dalam sebuah komando tunggal yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla) satu - satunya institusi penegak hukum selain TNI angkatan laut sesuai dengan fungsi asasinya.”
Soal pertahanan dan keamanan negara, lanjut Yussuf, juga hendaknya menjadi perhatian khusus pemerintah, karena seluruh akses masuk wilayah negara indonesia sebagian besar melalui laut dan udara yakni perkembangan lingkungan strategis regional di laut Natuna Utara menghendaki kehadiran kekuatan militer indonesia. Pemerintah harus memperkuat pertahanan dengan melaksanakan pembangunan kekuatan dan kemampuan serta moderinasi TNI angkatan laut dan TNI angkatan udara.
"PKP meminta kepada pemerintah agar dalam pengadaan alutsista (alat utama sistem senjata) TNI wajib dibangun di dalam negeri. Pembangunan alutsista merupakan salah satu faktor dalam pemilihan perekonomian nasional. Pembangunan kapal perang akan menghidupkan 2.000 UKM yang akan memasok peralatan - peralatan nonkombatan yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja," ujarnya. (jo-6)
Tidak ada komentar: