Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinagadan anggota DPR RI Lambot Sinaga berdialog dengan para pedagang.

PARAPAT,Jakartaobserver.com- Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga, SH, MH bersama anggota DPR RI Ir Lamhot Sinaga mengunjungi pedagang kaki lima yang terdampak pembangunan Rebranding Parapat Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, Minggu (10/10/2021).
 
Dalam kunjungan tersebut bupati dan anggota DPR RI meninjau lahan pekarangan mess atau Bungalow Pamela HGU Perkebunan Nusantara 3, dan Mess Deli Perkebunan Nusantara 2 di Jalan Pora Pora Pantai Marihat, Kelurahan Tigaraja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.
Usai meninjau lahan pekarangan itu, keduanya menemui warga pedagang kaki lima sekaligus mendengar kan aspirasi dari masyarakat.
 
Desy Matondang,33, menyampaikan langsung keluhan dan aspirasinya kepada Ir Lamhot Sinaga. "Tolong kami diperhatikan Bapak, sudah enam Kali saya bongkar pasang gerai atau kios tempat berdagang saya, dan kami mendukung pembangunan Rebranding Parapat saat ini, untuk itu tolong bantu kami Bapak supaya ada tempat gerai kami berjualan," ujarnya.

Ir Lamhot Sinaga langsung menanggapi harapan dan permintaan warga supaya bersabar. "Disini ada bupati Simalungun yang sedang mencari jalan keluar untuk memfasilitasi tempat berdagang untuk masyarakat pelaku UMKM. Saya akan bantu berkomunikasi Dengan Perkebunan Nusantara 3 supaya ikut berperan, berkerjasama untuk membantu masyarakat PKL di Parapat, untuk saya ajak kita semua Supaya bersabar, pasti ada jalan solusinya," ujar Lamhot Sinaga.
 
Sementara Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan berjanji kepada warga akan segera mencari solusi pengadaan lahan untuk memfasilitasi tempat, gerai bagi pelaku UMKM di Parapat, Bupati Simalungun juga sudah membangun komunikasi untuk bekerjasama dengan pihak Perkebunan Nusantara 3 supaya dapat bekerjasama memanfaatkan lahan pekarangan Mess Perkebunan Nusantara 3.
 
Lebih lanjut Bupati Simalungun mengimbau kepada semua warganya supaya bersabar dan jangan melakukan tindakan atau kegiatan yang melanggar hukum, kita tetap usahakan mencari solusinya, dan tetap ikuti protokol kesehatan.
 
"Ketersediaan lahan pemerintah untuk pengembangan amenitas berupa lapangan parkir dan pusat belanja souvenir di Parapat sangat terbatas dan saat ini Pemkab Simalungun sedang membangun komunikasi dengan pihak Perkebunan Nusantara 3 Supaya agar dapat bekerjasama memfasilitasi PKL di pekarangan lahan PN 2 dan 3 dengan proporsional dan profesional," tandasnya.
 
Sementara Program Rebranding Parapat masih berlangsung lancar hingga tahap penyelesaian dan para masyarakat PKL berusaha mencari tempat-tempat kosong untuk menjajakan dagangannya berupa souvenir dan kuliner di atas trotoar dan di depan pekarangan Mess Perkebunan Nusantara 2 dan 3.(jun)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.