Sekjen PKP: Parpol dan Penyelenggara Pemilu Harus Dikelola dengan Norma Etika

Sekjen DPN PKP Said Salahudin

JAKARTA, Jakartaobserver.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin menegaskan pentingnya pendidikan politik ditunjukkan oleh para politisi dengan memberikan contoh yang baik agar pemilu menjadi berkualitas.

 
Hal itu disampaikan Said Salahudin di acara diskusi zoom virtual yang diselenggarakan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) untuk mewujudkan partai politik berintegritas pada pemilu dan pilkada tahun 2024, pada Rabu (29/9/2021).

 
Said mengatakan, partai politik (parpol) yang berintegritas dapat dikelola dengan baik dan memperhatikan nilai luhur dan moral serta memiliki norma etika, bagi penyelenggara maupun parpolnya. PKP mengambil sikap politik untuk mengedepankan standard norma etika.

 
"Saya sudah pernah usulkan, seandainya parpol diikat dengan etika, bisa meningkatkan kode etik parpol supaya bisa dipercaya masyarakat. Banyaknya masyarakat umum menganggap parpol hanya penyambung lidah itu karena pengelolannya yang kurang handal," ujarnya.

 
Menurutnya, tanggungjawab parpol tidak berhenti hanya kepada kadernya saja, tetapi juga kepada masyarakat.

 
"Mereka yang punya kursi di DPRD, DPR - RI punya duit dikasih sama negara uang rakyat, dikembalikan ke rakyat, dengan cara melakukan kunjungan ke daerah, melakukan fungsi pendidikan politik. Hal ini yang tidak pernah di jalankan, uang resesnya masuk kantong pribadi, rakyatnya tidak pernah diberi pendidikan politik," sambungnya.

Tidak hanya itu, pendidikan politik juga bukan hanya menjadi tanggungjawab partai politik. Karena, penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemantau juga mempunyai peran tersebut.

 
Terkait pertanyaan bagaimana jika PKP tidak lolos verifikasi? "Kami sekarang punya ratusan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Jadi itu jangan ditanya lolos tidak lolos, kami akan melakukan pendidikan politik atau tidak?" jawab Said Salahudin.

 

Diskusi virtual PKP.

Sekarangpun di internal PKP, kata dia, sudah melakukan dan tetap di lakukan pendidikan politik. Para politisi PKP harus tunjukkan kelasnya, berpihak ke rakyat, inilah sejatinya pendidikan politik PKP.

 
Tak hanya itu, pendidikan politik juga jangan semata-mata hanya dianggap sebagai program, tetapi ada hal yang lebih dibutuhkan oleh rakyat yaitu pendidik politik lewat contoh atau teladan. "Itulah cara politisi menunjukkan kelasnya, tidak korupsi, berpihak kepada rakyat, itu bagian dari pendidikan politik juga," tandasnya.

 
Dalam acara diskusi lewat zoom virtual ini, selain Said Salahudin, hadir juga narasumber lainnya Plt Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti dan selaku Deputi JPPR Muhammad Hanif. (jo6)