Presidensi G20, Komitmen Indonesia untuk Pemulihan Ekonomi Global

Airlangga Hartarto

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi G20 sejak G20 didirikan. Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia memiliki kesempatan untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global.

 
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dalam keterangan pers bersama terkait Kesiapan Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, Selasa (14/9/2021) malam.

 
“Dengan menjadi Presidensi 2022, Indonesia memiliki kesempatan secara strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca pandemi Covid-19 ini,” ungkap Airlangga.

 
Disampaikan Menko, rangkaian G20 yang berlangsung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 ini berjumlah 150 pertemuan yang terdiri dari pertemuan konferensi tingkat tinggi, pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral, pertemuan tingkat sherpa, pertemuan tingkat deputi, pertemuan tingkat working group, dan pertemuan tingkat engagement group, serta side events.

 
Dengan jumlah delegasi mencapai 500 hingga 5.800 orang, pertemuan akan dilakukan dengan secara daring dan juga fisik karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

 
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pertemuan akan dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian Covid-19 dan juga dilakukan secara fisik sesuai dengan parameter-parameter yang ada,” ucap Menko Perekonomian.

 
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah memastikan pertemuan side events akan mengikuti parameter kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan level asesmen terhadap pandemi sesuai dengan standar WHO. “Terkait dengan persyaratan vaksinasi, ditentukan dan dilaksanakan di berbagai daerah yang ketersediaan rumah sakitnya klasifikasinya A,” imbuh Airlangga.

 
Lebih lanjut ia memaparkan, dalam Presidensi G20 di tahun 2022, pemerintah telah menetapkan lima pilar prioritas yang akan dibahas, yaitu peningkatan produktivitas untuk pemulihan (promoting productivity); membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi (increasing resiliency and stability); menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (ensuring suistainability and inclusive growth); menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan (enabling environment and partnership); dan kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas (forging a stronger collective global leadership).

 
Selain itu, selama memegang Presidensi G20 Tahun 2022, Indonesia juga akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang serta adaptif terhadap krisis.

 
“Dari amanah sebagai Presidensi G20, Indonesia tentunya akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang dan membuat G20 adaptif terhadap krisis, memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, termasuk antara lain isu-isu transformasi digital dan ekonomi inklusif,” terang Menko Perekonomian.

Ia menekankan, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam 16 working group, dan elemen nonpemerintah serta masyarakat sipil dan madani yang terlibat di dalam sepuluh engagement group.

 
“Pelibatan berbagai unsur lapisan masyarakat ini tentunya mengindikasikan demokratisasi dalam pembahasan dan juga penentuan isu-isu strategis di tatanan global,” ujar Airlangga.

 
Menurutnya, pelibatan seluruh kelompok kepentingan ini sekaligus mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan dengan tata kelola yang baik.

 
“Upaya ini juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global dengan semangat konsensus dan kebersamaan,” pungkasnya.

 
Keterangan pers bersama dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (jo2)