Pelantikan pengurus DPW Partai Indonesia Damai DKI Jakarta.

JAKARTA, Jakartaobserver.com – Partai Indonesia Damai (PID) mengadakan acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PID DKI Jakarta, Sabtu (9/7/2021) dimulai pukul 14.00 WIB di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, secara online dan offline.
 
Acara pelantikan secara offline dihadiri 12 orang, dan sebagian pengurus serta tamu undangan mengikuti secara online (daring).
 
Ketua Umum Partai Indonesia Damai Ir Apri Hananto Sukandar, MPd, yang melantik dan menandatangani SK Kepengurusan DPW PID DKI Jakarta berharap pengurus DPW PID DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Prof Dr Hoga Saragih, ST, MT dan pengurus lainnya bisa menjalankan visi dan misi PID dan mengembangkannya hingga mendaftarkan ke Kesbangpol.
 
Ketum juga mensosialisasikan secara gamblang Visi Misi dan AD/ART PID dengan motto: Unity & Trust, One For All, All For One. PID bercirikan dan warna yang kental dengan Kristen Nasionalis.
Ketua Umum memberi dorongan agar DPW PID mengadakan konsolidasi dan pembentukan DPC di berbagai kecamatan dan PAC di Kelurahan secara marathon.
 
Prof Hoga sendiri berterimakasih atas kepercayaan DPP PID yang memberikan tugas dan tanggungjawab kepada dirinya, dan meyakini partai ini bisa ikut dalam konstelasi perpolitikan di Indonesia dan bisa mencapai presidential threshold (PT) dengan mensosialisasikan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Prof Hoga mengamini siraman rohani di awal pelantikan ini, bahwa mukjizat masih ada yang penting kita kerja keras, beriman, berhikmat, disiplin dan penuh kasih dalam menjalankan program-program partai.
 
Sebelumnya, dalam siraman rohani oleh Ibu Pdt Dr Suriani, MPd, mengangkat kisah dua orang buta disembuhkan secara mukjizat dari kitab Matius 9:28-29. Dalam paparan pendetanya, apapun yang kelihatan mustahil bagi umat manusia, itu suatu perkara kecil bagi Yesus.
 
Aplikasi sederhanya, umat diharapkan merespon Yesus dengan iman yang benar sehingga mukizat bisa terjadi kapan saja.
 
Pendeta memberikan ilustrasi tentang perpolitikan yang terjadi saat ini di Indonesia, seringkali terjebak dengan politik identitas untuk meraup suara bagi partai tertentu. Sehingga cenderung membuat sekat-sekat atas nama SARA.
 
"Belum lagi, kita menemui orang-orang yang berkata, “suatu kemustahilan bagi orang yang beragama Kristen menjadi nomor 1 di NKRI ini. Tapi UUD 1945 kita menjamin setiap warga Negara berhak menjadi pimimpin di NKRI ini," katanya. (johan saragi)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.