Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Ali Klaim KLB Demokrat Ditandatangani 412 Ketua DPD dan DPC

KLB Partai Demokat di Deliserdang, Sumut.

MEDAN, JO- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dipilih para peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021), dengan Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie. 

Kepada media, Marzuki Alie mengklaim KLB ini ditandatangani oleh 412 Ketua DPD dan DPC se-Indonesia. 

"Jumlah yang ditandatangani ada 412 oleh Ketua DPD dan DPC," kata Marzuki Alie saat diwawancarai salah satu televisi swasta, Jumat (5/3/2021). 

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada hukum yang berlaku soal sah atau tidaknya KLB Demokrat yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara itu."Soal sah atau tidaknya biarlah hukum yang bicara," ucap dia. 

Dia juga menyebut saat dirinya tiba di arena KLB pun masih menggunakan pakaian biasa lantaran telah dipecat sebagai kader. Seragam partai baru digunakan setelah namanya dipulihkan dalam KLB Demokrat tersebut.

Dia mengaku menerima jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat kubu Moeldoko tersebut untuk mengembalikan demokrasi di partai berlambang mercy itu.

Secara terpisah, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Partai Demokrat tengah berkabung atas diselenggarakannya KLB dari kubu kontra kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lebih dari itu, SBY menilai bahwa KLB tidak hanya membuat Demokrat berkabung, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supermasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY dalam konferensi pers, Jumat (5/3/2021) malam di Cikeas, Bogor.

Presiden RI ke-6 itu melanjutkan, KLB yang digelar di Sumatera Utara tersebut tidak sah dan tidak legal. Ia bahkan menyebut KLB yang memutuskan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu abal-abal.

"KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat, alias pihak eksternal partai, menjadi Ketum Partai Demokrat," tegas SBY. (jo4)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.