Darurat Narkoba Jangan Sekadar Lips Service

Arteria Dahlan

JAKARTA, JO- Komisi III DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021). Sejumlah anggota DPR pun mengingatkan pernyataan darurat narkoba jangan sebatas lips service, negara harus perang dengan narkoba. 

"Sejauh ini pernyataan darurat narkoba baru sebatas lips service yang hanya menunjukkan ciri bahwa kita negara hukum. Hanya menyatakan bahwa negara masih hadir. Karena negara harus perang dengan dengan narkoba," kata anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Arteria Dahlan. 

Dia menegaskan, untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibutuhkan sosok figur pemimpin BNN yang berani, tegas, dan cerdas. Karena narkoba termasuk serious crime dan juga Trans International Crime.

Karena itu, Arteria mengucapkan selamat kepada Irjen Pol Petrus Reinhard Golose yang dipilih sebagai Pimpinan BNN yang baru. Pimpinan yang baru tentu juga dengan harapan yang baru dan mampu memberikan penguatan bagi institusi BNN. 

 
"Karena ini adalah tugas yang berat," ucap Arteria.

Masih menurut Arteria, pernyataan darurat narkoba itu sesungguhnya telah dikenal semenjak era Presiden Soeharto di tahun 1971. "Untuk kesekian kalinya semua mengatakan perang terhadap narkoba, tetapi belum ada upaya yang serius dan signifikan keberpihakan negara. Meskipun political will hukumnya memang ada yakni dengan hadirnya BNN," ujarnya.

Dikatakan, ereka yang tergabung dan berperan dalam institusi BNN di tengah keterbatasan fasilitas dan anggaran yang ada ini, masih mampu melakukan berbagai perlawanan dengan kekuatan yang seadanya dalam melawan peredaran narkoba.

"Oleh karenanya kita harus berjuang dan meyakinkan agar politik anggaran BNN bisa dihadirkan secara paripurna. BNN butuh untuk berinovasi melakukan kerja cerdas dan kerja luar biasa," tegasnya.

Ia memaparkan, pengguna narkoba tidak hanya berasal dari orang yang ekonominya kuat tetapi orang ekonominya lemah juga ikut menggunakannya. Mulai dari pelosok desa sampai dengan pucuk pemerintahan ada yang terpapar narkoba. "Saya tidak mengatakan ini bebannya BNN, karena biaya pemberantasan kita hanya 37 juta per kasus sementara yang kita lawan adalah para mafia narkoba," tuturnya. (jo4)