DPRD Samosir Terima Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2019 - Jakarta Observer - Breaking News & Opinion
Rapat Paripurna DPRD Samosir, Sumut membahas Ranperda LPj  Pelaksanaan APBD 2019.
SAMOSIR, JO- DPRD Samosir menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 menjadi Perda pada rapat paripurna DPRD Samosir yang digelar hingga larut malam, Selasa (30/6/2020), di Gedung DPRD Parbaba, Pangururan, Sumatera Utara (Sumut).

Sebelumnya, rapat dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Samosir Saut Tamba, dan berbagai fraksi telah menyampaikan padangannya, seperti Parluhutan Samosir dari Partai Demokrat, dapil 2 Kecamatan Simanindo Onanrunggu.

Kemudian Parluhutan Sinaga dari Partai Golkar, Polma Gurning dari Partai Nasdem, Haposan Sidauruk dari Partai PKB, Rismawati Simarmata dari Partai PDI Perjuangan.

Rismawati Simarmata dalam tanggapan perseorangan menyikapi kegagalan Pemkab Samosir dalam persoalan air yang menjadi kebutuhan dasar hidup masyarakat secara khusus di Kabupaten Samosir.




Mengambil salah satu contoh kegagalan tersebut Rismawati Simarmata menunjuk besarnya perhatian pemerintah pusat pada kondisi masyarakat samosir akan kebutuhan atas air, pemerintah pusat telah menggelontorkan uang yang tidak sedikit melalui proyek Pamsimas (Pengadaan Air Bersih Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Namun pada kenyataannya dari 47 desa se kabupaten samosir yang mendapatkan dana proyek tersebut hanya satu desa yang berfungsi, 46 lainnya gagal.

Rismawati Simarmata juga menyoroti kegagalan Pemerintah Kabupaten Samosir menanggulangi tingkat pengangguran.

Dikatakannya bahwa dalam LKPJ bupati Samosir dituliskan bahwa berdasarkan data BPS penerimaan keseluruhan dari sektor parawisata dan pendukungnya sebesar Rp236,94 miliar, yang artinya jika dihitung pajak 10 persen maka dipastikan PAD sebesar Rp23,694 milliar, namun kenyataan dalam LKPJ bupati tersebut pula di uliskan bahwa PAD hanya sebesar 17 milliar.

Pengalokasian anggaran pada sektor parawisata yang sangat besar ternyata tidak mampu mengurangi tingkat pengangguran dan tidak maksimal didalam penerimaan PAD. (fsrt)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.