PP 14 Tahun 2020, Nama Kabupaten Toba Samosir Resmi Berganti Kabupaten Toba - Jakarta Observer - Breaking News & Opinion

PP 14 Tahun 2020, Nama Kabupaten Toba Samosir Resmi Berganti Kabupaten Toba

Kantor Bupati Tobasa yang sudah berganti nama menjadi Kabupaten Toba.
JAKARTA, JO- Nama Kabupaten Toba Samosir di Sumatera Utara secara resmi berubah menjadi Kabupaten Toba. Hal itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara.

Perubahan itu atas dasar pertimbangan faktor sejarah, adat istiadat serta aspirasi masyarakat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Toba Samosir, dan ditantangani Presiden Jokowi pada 24 Februari 2020.

Nama Kabupaten Toba Samosir sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, sesuai Pasal 1 PP tersebut, diubah menjadi Kabupaten Toba.




Penyesuaian administratif perubahan nama, sebagaimana dimaksud PP ini, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama satu tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dan selama jangka waktu penyesuaian administratif tersebut, nama Kabupaten Toba Samosir dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Pemerintah Daerah Kabupaten Toba bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba melakukan sosialisasi perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba. Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perubahan nama dari Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir," bunyi pasal 3 dan 4 PP ini.

Norton home page: Cybercrime has evolved. Now, our protection has too.

Bersihkan dan Lindungi Website Anda Visit Sucuri

Menurut PP ini, pelaksanaan perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba sepanjang menyangkut instansi vertikal atau Pemerintah Daerah provinsi, menjadi tanggung jawab menteri, pimpinan lembaga, atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan", bunyi Pasal 6 PP yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 26 Februari 2020 itu. (fsrt)



Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.