Buka Pintunya Pak, Biar Pak Anies dan Pak Sandi Tau Kita Kurang Air - Jakarta Observer - Breaking News & Opinion

Buka Pintunya Pak, Biar Pak Anies dan Pak Sandi Tau Kita Kurang Air

Aksi unjuk rasa ibu-ibu mandi di depan Balai Kota Jakarta.
JAKARTA, JO- Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu dari Solidaritas Perempuan Jabodetabek di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/3/2018). Dalam aksinya meminta agar Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub DKI Sandiaga Uno menghapus swastanisasi air.

Para ibu ini melakukan aksi demo di depan balai kota sekitar pukul 10.30 WIB, dan mendesak gubernur DKI harus secepatnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 31/Pdt/2017.

Putusan MA itu menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta. MA memerintahkan menghentikan swastanisasi air di Jakarta, mengembalikan pengelolaan air sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, serta sesuai Komentar Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hak Atas Air

Dalam aksinya, ibu-ibu ini membawa ember berisi air dan gayung, lalu menuangkan air ke tubuh mereka yang masih lengkap ditutupi pakaian. Mereka bergantian melakukan hal yang sama sambil berorasi.

Baca hotel terbaik di Paris, tulis komentarmu
Bandingkan harga hotel dan reviewnya di New York City
Baca review rental liburan di seluruh dunia
Ada apa di London? Cari hotel termurah dan nyaman disana!


Salah seorang peserta aksi bernama Erna mengatakan aksi ini dilakukan agar Anies dan Sandiaga melihat bahwa rakyat di Jakarta memang kekurangan air.

"Buka Pak, kami mau mandi di dalam. Biar Pak Anies dan Pak Sandi lihat kalau kita memang kekurangan air," kata Erna.

Menurutnya, hak atas air adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan ditegakkan, sehingga aksi mereka ini menuntut pengelolaan dan pemanfaatan air yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah mengatakan, pihaknya akan menjalani perintah MA untuk menyetop swastanisasi air di Jakarta.

"Kalau putusan MA itu harus kami laksanakan. Harus dilaksanakan," katanya. (jo-3)

Diberdayakan oleh Blogger.