Pembangunan Dermaga di Ajibata Danau Toba, Kontraktor Diminta Perhatikan K3
Hal itu diminta sejumlah warga agar menjadi perhatian pihak PT Umega Pratama, kontraktor yang mengerjakan proyek dermaga senilai Rp11,2 miliar ini, karena melihat sejauh ini para pekerja perusahaan ini banyak yang bekerja tanpa dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja.
Dalam pantauan di lapangan, Rabu (1/11/2017), dari banyak pekerja dari perusahaan PT Umega Pratama hanya satu-dua saja yang memakai alat pelindung kepala dan pelindung kaki. Padahal, proyek ini sudah masuk tahap pemasangan tiang pancang dermaga. Bahkan dukungan penyediaan tempat dan akses jika terjadi kecelakaan kerja pun sangat minim.
"Saya kuatir saja kalau-kalau para pekerja ini akan menjadi korban karena kelalaian, apalagi yang mereka kerjakan adalah berhubungan dengan alat berat," kata Marina Sijabat, 56, warga Tomok.
Hotel Paling Romantis. Berapa Sih Tarifnya!!
Hemat 25% untuk Setiap Hotel Tempat Anda Menginap & Baca Ulasannya
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Medan
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Palembang
Kondisi ini pun disayangkan Ketua lembaga Bantuan Hukam (LBH) Merah Putih Kabupaten Samosir Jansen Sidabutar, SH. Menurutnya, perusahaan ini mengabaikan keselamatan para pekerja, dan seharusnya hal itu segera diperbaiki sehingga jangan sampai membahayakan nyawa pekerja.
"Pekerjaan pembangunan dermaga sudah beberapa kali dilakukan di lokasi ini, dan selalu saja ada bahaya yang terjadi menimpa pekerja. Ini harus jadi bahan pelajaran jangan sampai melalaikannya," kata Jansen.
Menurutnya, kondisi ini sudah melanggar aturan Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Menurut Jansen, K3 wajib dijalankan oleh setiap perusahaan demi menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Program K3 sendiri bertujuan mencegah atas terjadinya kecelakaan kerja dan dampak kecelakaan kerja yang serius.
Sementara itu, pihak perusahaan melalui Agus Purba yang menjadi penanggung jawab proyek pembangunan dermaga ini tidak terlalu perduli ketika sejumlah wartawan mempertanyakannya. Dia bahkan mempertanyakan apa itu K3.
"Apa itu K3 ya? Tanya saja ke humas," katanya sambil berlalu.
Sinergi Masyarakat dan Pemerintah
Sementara itu, Riduan Sirait, seorang warga Ajibata menyambut baik upaya pembangunan dermaga yang dilakukan oleh pemerintah ini, dan berharap dermaga dan pelabuhan ini bisa menjadi daya tarik ekonomi baru untuk masyarakat Ajibata maupun Tobasa dan Danau Toba umumnya.
"Yang penting kita dukung upaya pemerintah untuk membenahi sektor perhubungan khususnya dermaga dan kepelabuhanan, dan diharapkan adanya sinergi baru antara masyarakat Ajibata dengan pemerintah. Dalam hal dermaga ini, harus ada kolaborasi yang baik sebagaimana yang telah terjadi di pelabuhan Ajibata sejak tahun 1970-an, ketika dermaga milik masyarakat saling menopang dengan dermaga milik pemerintah," katanya.
Di Ajibata ada dua pelabuhan yakni pelabuhan kapal feri yang lokasinya di seberang Sungai Naborsahan, dan pelabuhan lama untuk kapal tradisional yang lokasinya akrab dikenal sebagai Terminal. Jika dari Tigaraja atau Parapat, pelabuhan yang lebih dulu dicapai adalah Pelabuhan Lama (Terminal) setelah itu barulah pelabuhan feri.
Dikatakan, pelabuhan dan dermaga di Ajibata awalnya adalah milik Tokke Pinggir Sirait (Oppu Asi Sirait), namun karena dibujuk oleh bupati saat itu akhirnya mau dijual kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara saat itu. "Oppu Asi Sirait sadar bahwa untuk membuat kemajuan di Ajibata tidak mungkin bisa dengan kekuatannya sendiri tapi harus hadir pemerintah, itulah alasannya kemudian dia menjual dengan harga murah pada tahun 1974," sambungnya.
Namun begitu, sebagian dari tanah itu tetap menjadi milik Oppu Asi Sirait sampai saat ini, dengan kata lain kedua dermaga maupun pelabuhan yang saling berdampingan dengan dermaga dan areal pelabuhan milik pemerintah daerah. "Kondisi keduanya sangat sinergis, apalagi di atas kedua tanah pelabuhan ini memang menjadi sandaran hidup banyak warga yang berdagang disana."
Salah satu kekurangan yang ada di dermaga milik pemerintah adalah kondisi dermaga yang terlalu tinggi dari ketinggian kapal, dan jika kering atau kemarau kapal kandas sebaliknya jika hujan dermaga dan pelabuhan sering banjir sehingga menyulitkan bagi kapal sandar maupun bagi kendaraan angkutan yang mau mengantarkan penumpang.
Sebaliknya di dermaga milik Oppu Asi Sirait jauh lebih tenang, tidak kandas maupun tidak banjir, sehingga kebanyakan kapal lebih senang sandar disana. Keberadaan dermaga dan pelabuhan milik warga lokal ini selama lebih 40 tahun telah sangat membantu ekonomi masyarakat maupun PAD pemerintah daerah.
Riduan sendiri melihat potensi Pelabuhan Ajibata ini sangat potensial ke depan sebagai pelabuhan utama dan terpenting di Toba Samosir maupun di Danau Toba, sebagai pusat sandar dan kantor semua kapal-kapal milik pemerintah baik itu Basarnas, BNPB, maupun kapal-kapal perbantuan lain. Apalagi ada kawasan pengembangan wisata di Kecamatan Ajibata yang menjadi konsesi Badan Otorita Danau Toba disana. Menurutnya, posisi pelabuhan yang sangat tenang dan aman menjadi nilai tambah dibandingkan lokasi pelabuhan lainnya di Danau Toba.
"Jadi pembenahan di dermaga dan pelabuhan Ajibata sangat strategis dilakukan. Ini harus diseriusi dan jangan hanya rehab dermaga terus, terminalnya harus dibuat lebih baik sehingga tidak banjir saat hujan. Disisi lain, dermaga dan pelabuhan yang bersebelahan atau milik Oppu Asi Sirait juga harus didorong untuk berkembang bersama. Ini harus menjadi konsep besar bersama, mereka harus diajak untuk duduk bersama. Lebih bagus lagi jika pemerintah membantu mereka untuk membangun dermaga dengan kapasitas terbaik, sebab toh semua hasilnya akan kembali ke masyarakat dan peningkatan PAD," sambung Riduan. (Jbs/Hsrt/jo-4)
Tidak ada komentar: