Warga Kampung Pulo Hanya Diberi Rusunawa Tanpa Uang Kerohiman

Basuki T Purnama

JAKARTA, JO- Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan uang kerohiman sebagai pengganti bagi warga Kampung Pulo, kecuali menyediakan tempat bagi mereka di rusunawa.

Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Jakarta, Selasa (4/8) terkait warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur yang masih belum bersedia untuk direlokasi.

"Kalau tanah ini milik negara memang saya dulu berpikir diberi uang kerohiman saja karena sudah lama, hanya peraturan tidak mengizinkan. Mau nggak mau saya gusur. Saya hanya akan memberikan rusunawa yang sudah disiapkan," kata Ahok.

Salah satunya di Rusunawa Jatinegara Barat. Pihaknya telah menyiapkan lahan di eks kantor Sudin Pekerjaan Umum Jakarta Timur untuk dibangun rusunawa. Nantinya warga juga akan direlokasi ke rusunawa tersebut.

Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya | Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya | Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Temukan harga hotel terendah

Hanya saja, kata Ahok, jika ada warga yang bisa menunjukkan sertifikat lahan tetap tidak akan diganti dengan uang. Melainkan dengan lahan, namun penggantiannya hingga 1,5 kali lipat luas lahan.

Dengan asumsi satu unit rusun seluas 30 meter persegi. Artinya jika memiliki lahan seluas 100 meter persegi, maka akan mendapatkan 5 unit rusun atau seluas 150 meter persegi.

Masih kata Ahok, sebanyak 527 bidang tanah di Kampung Pulo, Jakarta Timur ini tidak bersertifikat. Artinya, mereka menduduki lahan negara.

"Kampung Pulo kita temukan 527 bidang itu semua tidak sertifikat. Tapi mereka ngotot ada surat," kata Ahok.

Dari bukti yang ditunjukkan, memang terlihat adanya surat perjanjian jual beli. Namun jual beli yang dimaksud adalah membeli bangunan di atas lahan negara. Hal itu justru memperkuat Pemprov DKI Jakarta, jika lahan warga tersebut adalah milik negara. (jo-3)