Mendagri Koordinasikan Pengamanan Pilkada, 10 Daerah Dinilai Rawan

Tjahjo Kumolo di PTIK, Jaksel, Selasa (11/8). (foto: amin)

JAKARTA, JO- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan koordinasi dengan Polri untuk mengantisipasi kisruh dalam Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015.

Koordinasi dilakukan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia di gedung Penguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/8).

Tjahjo juga telah bertukar peta rawan konflik dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dengan pertukaran itu, masing-masing diharapkan saling melengkapi informasi dan dapat segera dilakukan rencana antisipasi.

Bahkan Polri dan TNI saat ini telah memiliki standar pengamanan. "Tiap TPS harus ada pengamanan. Kalau tidak polisi, ya Satpol PP. Kalau tidak cukup, kita minta bantuan TNI," kata Tjahjo.

Tidak hanya di TPS, pengamanan Polri dan TNI juga difokuskan pada saat penghitungan suara.

Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya | Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya | Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Temukan harga hotel terendah

Menurut Tjahjo momen penghitungan suara dapat menimbulkan ketidakpuasan massa pendukung.

Tjahjo Kumolo memprediksi bahwa daerah yang rawan konflik saat pilkada serentak di Indonesia tidak lebih dari 10 daerah.

"Kalau kita mencermati (dinamika politik) lima tahun lalu, tidak sampai 10 daerah lah yang rentan konflik," ujar Tjahjo.

Sepuluh daerah yang dimaksud itu berada di Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan wilayah Sumatera. Kendati demikian, Tjahjo menilai bukan tidak mungkin jumlah daerah yang rawan konflik akan bertambah.

Menurut Tjahjo hal yang menjadi faktor penyebab rentannya konflik adalah dualisme kepengurusan beberapa partai. Faktor itu harus menjadi perhatian aparat keamanan. (amin)