Kapolri Ingatkan Anggota Polri Tidak Terlibat Politik Praktis

Badrodin Haiti

JAKARTA, JO- Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memberikan arahan kepada para kapolda, kepala satuan wilayah (kasatwil) dan kapolres di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terkait pengamanan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015.

Pada Desember 2015 secara serentak akan dilaksanakan pemilihan 269 kepala daerah, terdiri dari 9 pemilihan gubernur-wakil gubernur, 224 pemilihan bupati-wakil bupati, dan 36 pemilihan wali kota-wakil wali kota se-Indonesia.

Badrodin mengatakan pertemuan kali ini dalam rangka pengecekan kesiapan akhir pengamanan Pilkada, tak ada arahan khusus kepada para Kasatwil dalam menghadapi Pilkada serentak. Bahrodin minta para Kasatwil mengoptimalisasi fungsi-fungsi yang sudah ada secara cermat dan mengantiisipasi secara dini potensi gangguan keamanan yang terjadi.

“Kastawil dan kapolres untuk melakukan cek and ricek, dan pastikan saudara siapkan sarana dan prasarana dan siapkan anggaran dengan melakukan koordinasi,” ungkap Badrodin Haiti, di Jakarta, Selasa (11/8).

Cek hotel di Lombok, bandingkan harga dan baca ulasannya | Liburan ke Surabaya? Cari hotel, bandingkan tarif dan baca ulasannya | Cek hotel di Parapat, Danau Toba, bandingkan harga dan baca ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Temukan harga hotel terendah

Polri harus bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan bagi anggota Polri untuk tidak terlibat didalam politik praktis maupun dukung-mendukung terhadap salah satu calon saat pilkada.

Selain itu, Kapolri menambahkan anggota Polri juga dilarang meminjamkan berupa barang kedinasan yang diperuntukkan kepada calon peserta pilkada. “Tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pilkada,” tegas Kapolri.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Anton Charliyan menambahkan, kasatwil telah memiliki peta politik di daerah rawan konflik. Oleh karena itu, dia yakin para kasatwil sudah memiliki rencana matang menghadapi potensi gangguan di wilayahnya.

"Mereka sudah punya data tentang karakter masyarakat, historis kedaerahan, sekaligus historis politik. Tinggal mana yang dirasa berpotensi mengganggu, fokus pengamanan ke arah sana saja," ujar Anton.

Anton mengatakan para kasatwil juga sudah memiliki rencana kontigensi wilayah. Salah satu contoh, jika ada kerusuhan di suatu wilayah dan membutuhkan tambahan personel, sudah ditetapkan satuan wilayah mana yang mem-back up.

Mabes Polri mengerahkan 100 ribu lebih personel untuk mengamankan Pilkada serentak, pada 9 Desember 2015 mendatang. (amin)