Basuki T Purnama
JAKARTA, JO- Tidak adanya pidato tanggapan gubernur DKI dalam sidang paripurna DPRD Jakarta terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK rupanya masih belum selesai urusannya bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).

Kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/7), Ahok pun membeberkan ada "permainan politik" antara BPK dan DPRD DKI yang sengaja tidak menghilangkan pidato tanggapan gubernur DKI padahal Ahok sudah menyiapkan pidatonya.

"Ada permainan politik antara BPK dan DPRD. Tidak lazim ada kesepakatan antara DPRD dan BPK membuat gubernur tidak memberikan pidato. Ini gila BPK sama DPRD main," katanya.

Ahok pun membantah pernyatan Sekwan Sotar Harahap yang menyatakan bahwa dalam sidang paripurna terkait masalah yang sama tahun lalu juga tidak ada pidato dari gubernur.

Untuk membuktikan, Ahok menunjukkan rekaman video perjalanan sidang paripurna LHP tahun sebelumnya yang memperlihatkan saat itu gubernur memberikan pidato tanggapan.

Adanya kesepakatan antara BPK dan DPRD itu jelas terlihat dalam surat kesepakatan bersama antara BPK dan DPRD nomor 497/KB/I-XIII.2/12/2010 tentang penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD DKI Jakarta.

Ahok juga mempertanyakan kenapa penyerahan LHP kepada dirinya dilakukan secara diam-diam melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah. "Kenapa dalam paripurna bohongi saya? Kenapa Ketua BPK menyerahkan diam-diam ke Sekda, Sekda juga belum dapat kuasa dari saya," ujarnya.

Secara terpisah, Sekwan DPRD DKI Jakarta Sotar Harahap berdalih tahun lalu rapat paripurna LHP BPK bersamaan dengan pengesahan tiga raperda, sehingga gubernur diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Sementara pada tahun ini, hanya penyerahan LHP saja yang merupakan hajat dari BPK. (jo-3)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.