Serikat Pekerja dan Anggota DPRD dari Kaltim Kecewa Menteri Ketenagakerjaan
 |
| Pengurus SP dan DPRD saat di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. |
Kekecewaan itu terjadi saat rombongan ini melakuan pertemuan dengan para pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta pada Jumat (29/6) selain tidak dihadiri Menteri Hanif Dhakiri dan dirjen di lingkungan kementerian ini, juga tidak ada solusi konkrit yang dihasilkan selain sikap Kementerian Ketenagakerjaan yang melemparkan persoalan itu kepada pemerintah daerah.
"Kami kecewa karena menteri dan dirjen tidak hadir, dan pimpinan rapat yakni Direktur Norma dan Pengawasan Norasyiah melemparkan penyelesaian masalah ini ke pemerintah daerah," kata Sekretaris PUK SP Kahut PT Kertas Nusantara Syaifullah Tandjung di Jakarta, hari ini.
Pertemuan yang berlangsung di lantai 7 Gedung Kantor Kementerian Ketenagakerjaan itu, akhirnya berakhir tanpa kejelasan mengenai nasib karyawan PT Kertas Nusantara yang gajinya belum dibayar 13 bulan.
Menurut Saifullah, sebelum ke Jakarta pihak DPRD Kaltim dan DPRD Berau sebelumnya telah mengirimkan surat ke Menteri Ketenagakerjaan bahwa rombongan dari Kaltim akan ke Jakarta untuk penyelesaiaan karyawan PT Kertas Nusantara.
Bahkan beberapa bulan lalu pihak SP sudah pernah bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan saat itu sang menteri mengatakan akan mempelajari dulu.
"Pak Menteri Hanif Dhakiri mengatakan akan mempelajari dulu, dan setelah itu saya jelaskan kami juga mengadukan ke Presiden Jokowi pada Maret 2015 saat melakukan unjuk rasa di depan Istana," kata Saifullah.
Dikatakan juga pada waktu unjuk rasa itu, mereka dibawa ke kantor Setneg, dan disana diberikan lembaran salinan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan permasalahan buruh PT Kertas Nusantara.
"Jadi kami benar-benar kecewa. Jauh-jauh kami datang dari Kaltim untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak sesuai harapan," kata Saifullah. (jo-3)
Tidak ada komentar: