Pemerintah Diminta Hentikan Pelaksanaan Kurikum 2013
Desakan itu disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Kamis (28/8) setelah mengalami implementasi yang diwarnai berbagai kekacauan seperti keterlambatan buku dan pelatihan guru yang terburu-buru.
"Kami melihat berbagai kekacauan penerapan Kurikulum 2013, dan ini merupakan kelalaian pemerintah menyediakan pendidikan bermutu, sehingga kami merekomendasikan agar pemerintah menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013," peneliti dari Divisi Monitoring Kebijakan Publik ICW Siti Juliantari atau Tari, di kantor ICW, Jakarta, Kamis (28/8).
Tari memberi contoh buku pelajaran siswa belum tersedia seluruhnya terutama di jenjang SD dan SMP, sehingga orangtua dan siswa harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mendapatkan bahan baik lewat fotokopi, membeli di toko buku, atau mengunduh dari internet.
Padahal, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selalu menekankan bahwa buku Kurikulum 2013 dibagikan gratis kepada siswa karena dibayar memakai dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Selain itu, buku-buku untuk siswa SMA dan SMK juga tidak sepenuhnya gratis karena pemerintah hanya menyediakan buku untuk sembilan mata pelajaran wajiib. Sedangkan, buku-buku penjurusan atau peminatan ditanggung sendiri oleh siswa atau sekolah.
Dari sisi guru, masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013. Sedangkan, guru-guru yang sudah dilatih, paling sedikit hanya mengikuti pelatihan dua hari dan paling lama satu minggu.
"Para guru juga mengeluhkan metode penilaian siswa. Sebab, Kurikulum 2013 mewajibkan guru membuat penilaian otentik berupa narasi untuk setiap siswa," sambungnya. (jo-2)
Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya
| Wisata ke New York? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya
| Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya
Tidak ada komentar: