Jokowi Lebih Memahami Hubungan Pusat dan Daerah

Prabowo Subianto dan Joko Widodo

JAKARTA, JO- Debat capres-cawapres pertama yang digelar KPU di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) harus diakui ada dalam "genggaman" pasangan Jokowi-JK. Penguasaan materi dan pengalaman di lapangan, menjadikan Jokowi-JK mampu menunjukkan kemampuan mereka dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta.

Pantauan JakartaObserver.com, tema hubungan pusat dan daerah, termasuk persoalan bagaimana mengatasi sulitnya program pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat di berbagai daerah yang memiliki latar belakang kepemimpinan yang berbeda kepentingan, serta isu reformasi birokrasi, dan pelaksanaan pilkada langsung, dengan sangat cermat mampu dijelaskan Jokowi secara jelas dan ringkas.

"Sebenarnya banyak hal yang sederhana namun kita tidak melakukannya. Soal program pusat tidak mau dijalankan di daerah itu kuncinya ada di politik anggaran, pusat bisa mengatur di situ. Kemudian adanya peraturan yang tumpang-tindih mengatasinya harus satu pintu peraturannya, bukan di banyak pintu," kata Jokowi.

Jokowi, yang adalah mantan walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta, menyebut kunci reformasi birokrasi adalah sistem yang dibangun. "Saya sudah melakukannya, itu bisa. Wong SDM kita ini pintar-pintar kok, dan baik-baik, tinggal sistemnya bagaimana," sambung Jokowi dalam debat yang dimoderatori Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM ini

Terkait pilkada langsung, Jokowi dan Jusuf Kalla sepakat pilkada langsung perlu dipertahankan hanya saja perlu dibuat agar lebih efisien tidak boros dan diperbaiki kualitasnya. Begitu juga dengan pemekaran daerah, menurut Jokowi pemekaran daerah masih diperlukan untuk daerah yang memang benar-benar memerlukannya,namun harus mempertimbangkan dengan sangat ketat jangan sampai pemekaran itu hanya untuk kepentingan elit saja.

Sementara itu Prabowo Subianto membenarkan tidak mudah untuk menjalankan program pusat ke daerah karena perbedaan kepentingan politik di derah, namun menurutnya penting peranan public opinion yang membawa pemerintahan didukung oleh seluruh masyarakat. "Jika rakyat kita ajak bersama-sama, tentu nanti pemimpin daerah akan menyadari bahwa program itu keinginan masyarakat dan akan mendukung program pusat," kata Prabowo.

Prabowo juga menjanjikan pemerintahannya dibangun dengan semangat menyejahterakan rakyat. Dia menjanjikan pemerintahannya kelak tidak akan mengganggu APBN dan APBD. "Kita sebagai pemimpin kita tegas meyakinkan para mitra kita, anggota kita, bahwa kita bergabung dengan syarat kita tidak akan merongrong anggaran negara APBN, APBD, satu sen pun. Ini adalah syarat saya kepada mitra-mitra saya," tegas Prabowo.

Prabowo menuturkan mitra koalisinya sepakat terkait hal itu. "Kita sepakat pada saat memimpin pemerintahan hanya pengabdian kepada rakyat dan bangsa itu jadi motif utama kita," katanya.

Prabowo ingin mengurangi demokrasi yang selama ini berbiaya tinggi. Prabowo punya cara sendiri yakni dengan mengoptimalkan masyarakat yang percaya dan menyumbang partai.

Pada bagian lain, Prabowo mengingatkan, tujuan kita bernegara tujuan kita merdeka adalah untuk hidup sebagai bangsa yang adil, makmur, di mana rakyatnya sejahtera. "Tetapi kalau kekayaan kita tidak tinggal di republik kita tapi bocor ke luar walaupun kita punya sistem demokrasi yang indah tapi ujungnya kesejahteraan rakyat sulit dicapai," kata Prabowo.

Jika mendapatkan mandat dari rakyat, Prabowo pun berjanji akan merealisasikan gagasannya. "Kami akan bekerja keras untuk menyelamatkan kekayaan bangsa dan negara. Sehingga demokrasi yang kita bangun akan berarti demokrasi yang produktif, memberikan kebaikan hidup bagi rakyat. Bukan demokrasi wani piro bukan demokrasi yang justru ke arah destruktif," janji Prabowo.

Kekayaan yang besar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Prabowo memang telah menjanjikan penegak hukum dan pejabat negara perlu diberikan kesejahteraan lebih. "Dengan niat yang keras untuk meminimalkan korupsi, memberantas korupsi, menghasilkan manajemen yang baik, jasa-jasa kepada rakyat yang ujungnya juga akan tercipta kepastian hukum yang mantap bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Prabowo.

Sementara Hatta Rajasa menyatakan dia dan pasangannya bertekad menciptakan demokrasi yang sederhana dan murah.Menurut Hatta, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berarti bertanggung jawab kepada rakyat. Artinya, pasangan capres-cawapres yang terpilih tak bertanggung jawab ke parpol pengusungnya.

"Jangan pernah permisif. Dalam koalisi jangan tunduk pada parpol koalisi saat menjalankan pemerintahan sesuai visi misi yang dikembangkan," kata Hatta.

Penempatan menteri pun, lanjut Hatta, haruslah dari sumber daya manusia terbaik. Bukan menempatkan posisi menteri pada tokoh parpol koalisi melainkan tenaga ahli. (jo-2)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya