Pengadaan Armada TJ Karatan, PPDI desak Kejagung Periksa Jokowi

Bus Transjakarta

JAKARTA, JO-Ternyata bukan hanya petinggi-petinggi di Dinas Perhubungan DKI saja yang harus bertanggung jawab atas kasus pengadaan bus Transjakarta yang karatan, tetapi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga dituntut untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung.

Tuntutan itu disampaikan Koordinator Aksi Perhimpunan Perjuangan Demokrat Indonesia (PDI), Rizal dalam orasinya di depan kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (8/5).

Pengadaan armada bus Transjakarta sendiri dimenangkan oleh Bimo Putranto yang tak lain adalah tim sukses Jokowi saat pilkada DKI Jakarta.

"Bimo adalah timses Jokowi saat jadi walikota Solo dan gubernur DKI, jadi Jokowi harus ikut diperiksa. Kami meminta Kejaksaan Agung memeriksa. Karena bus senilai Rp 1.086 triliun sebanyak 656 unit dari China rusak dan tidak sesuai harganya," ucapnya.

Rizal meminta secara baik-baik kepada Jokowi dan Bimo, untuk bertanggung jawab atas pembelian bus Transjakarta dari China. Selain Rizal menilai Jokowi tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik. Jokowi sendiri membantah memiliki hubungan dekat dengan Bimo. (hw)