Panglima TNI: Penanganan Perbatasan Perlu Pendekatan Kesejahteraan

Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko saat menjadi pembicara kunci di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, hari ini. (foto:puspen tni)

JAKARTA, JO- Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko mengatakan, penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat menjadi keynote speaker pada seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (8/5).

Jenderal TNI Moeldoko menyatakan, bangsa Indonesia dapat eksis apabila dapat menjaga tiga stabilitas yaitu stabilitas keamanan, politik dan ekonomi. "Saat ini ketiga hal tersebut sudah terjaga cukup baik,sehingga Indonesia diperkirakan masuk tujuh besar ekonomi dunia pada tahun 2030," ungkap Panglima TNI.

Moeldoko yang meraih gelar doktor di bidang Ilmu Administrasi, dengan juduldisertasi “Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia” (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan), di FISIP Universitas Indonesia, mengatakan ada tiga permasalahan dalam perbatasan.

Pertama, adanya kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidak tepatan perumusan kebijakan yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program. Kedua,ketiadaan efektivitas implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan sarana dan prasarana. Ketiga, adanya empat driving force yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan dan apabila tidak dilakukan perubahan pengelolaan kawasan perbatasan.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan serta perlunya pengembangan grand design pengelolaan kawasan perbatasan. Selain itu dibutuhkan kesepahaman persepsi dan strategi dari para stakeholder serta penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai serta perlunya pengembangan scenario dengan variable-variabel yang lebih lengkap sebagai dasar pembaharuan atau penyempurnaan kebijakan dan implementasinya secara terus-menerus.

Panglima TNI juga menyampaikan khusus di wilayah Kalbar perlu adanya satu batalyon untuk memperkuat keamanan sehingga akan berdampak pada perkembangan segala aspek di kawasan perbatasan Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur.

"Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan militer yang tangguh dan rakyat juga menjadi makmur, bukan hanya impian Panglima TNI sebagai prajurit, tetapi impian seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan TNI yang tangguh maka dapat memberikan kontribusi di sektor lain dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Panglima TNI. (jo-17)