Ardi Putra Baramuli Siap Memberi Warna Baru DPD dan Perjuangkan Kepentingan Jakarta - Jakarta Observer - Breaking News & Opinion

Ardi Putra Baramuli Siap Memberi Warna Baru DPD dan Perjuangkan Kepentingan Jakarta

Ardi Putra Baramuli
ARDI Putra Baramuli, MSc menjadi salah satu dari segelintir orang muda yang memiliki keberanian untuk masuk ke Senayan sebagai seorang senator. Memiliki background sebagai bankir dan punya berbagai pengalaman profesional di luar negeri, dia sangat serius untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negaranya melalui jalur DPD RI. Tentu tidak percuma dia sebagai cucu AA Baramuli, tokoh yang terkenal sebagai politisi Indonesia, pengusaha dan mantan jaksa, yang sudah demikian terkenal sejak muda. Bayangkan saja sang kakek menjadi Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah (1960-1962) pada usia 29 tahun, kemudian menjadi anggota DPR dan MPR, hingga Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Darah pengabdian inilah yang rupanya diwarisi Ardi Putra Baramuli.

Lahir di San Francisco pada 16 Februari 1978, pria ini membawa moto “Bersih, Profesional, Berwawasan Muda” untuk menunjukkan sikap dan sekaligus jati dirinya sebagai professional yang mengedepankan transparansi. Pria yang disapa Ardi atau “APB” dan bekerja sebagai Direktur PT ANZ Securities Indonesia ini menikah dengan Drg Armelia Sari Widyarman, MKes , mempunyai seorang putera bernama Mohamad Arnadi Putra Baramuli. Ia dikenal sangat aktif pada berbagai organisasi kemasyarakatan diantaranya Pengurus Yayasan Baramuli yang bergerak di bidang Pendidikan dan Sosial di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, serta DKI Jakarta. Pada tahun 2012 mendirikan Yayasan Bersama Indonesia Satu yang bergerak di bidang olahraga, pendidikan dan kesehatan untuk anak – anak Indonesia yang kurang mampu di DKI Jakarta.

Saat bertemu dengan JakartaObserver.com belum lama ini di Jakarta, Ardi Putra Baramuli menegaskan kehadirannya sebagai calon DPD RI untuk menunjukkan bahwa sudah saatnya DPD RI berubah dan lebih gesit dan menunjukkan kinerja sebagai lembaga yang membela kepentingan daerah, untuk mewujudkan visi yang dia sebut sebagai “Jakarta Bisa” yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat menuju ibu kota megapolitan kelas dunia.

“Saya termasuk orang yang heran mengapa selama ini anggota DPD RI asal Jakarta tidak terdengar suaranya saat Jakarta membutuhkan dukungan besar. Harusnya mereka berjuang keras untuk membela kepentingan Jakarta, dan tidak terikat pada sekat partai politik sebagaimana DPR RI,” kata Ardi.

Empat misi ini pun sudah dipatrikannya jauh-jauh hari jika terpilih kelak, yakni Pertama, melayani masyarakat Jakarta sebagai wakil rakyat yang senantiasa menjujung tinggi prinsip-prinsip Bersih, Profesional, Berwawasan dan Transparan. Kedua, menyalurkan suara dan aspirasi Jakarta untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat. Ketiga, mengembangkan pola hubungan kerjasama yang sinergis antar-stakeholders, antara lain pemerintah, pengusaha, kelompok masyarakat terkait di tingkat daerah, nasional maupun dunia. Keempat, berjuang untuk perimbangan khusus, antara lain dengan DPR-RI dan DPD-RI untuk membangun sistim legislatif yang lebih efektif dan demokratis; pemerintah pusat dan daerah dalam menangani tantangan kompleks ibu kota negara.

Ardi Putra Baramuli mendapat beberapa gelar kehormatan Master of Business Administration di Imperial College, University of London pada tahun 2002 – 2003, Master of Science in Finance – Strathclyde University (Glasgow, Skotlandia) pada tahun 2001 – 2002, Master Qualification Program – Bellerbys College ( Brighton, Inggris) pada tahun 2001.

Berikut wawancara selengkapnya dengan Ardi Putra Baramuli di Jakarta, belum lama ini. (Redaksi)

Ada begitu banyak nama yang menjadi calon anggota DPD RI dari daerah DKI Jakarta, dan banyak diantaranya tokoh senior. Bagaimana Bapak menganalisis persaingan di bawah dalam memperebutkan suara? Bagaimana keseriusan Pak Ardi? Apa betul diback-up partai juga?

Memang ada banyak calon anggota DPD RI, tapi analisis kami hanya sekitar10 nama saja yang serius. Kalau saya ditanya, tentu saja saya sangat serius, dan kami punya strategi untuk itu. Soal partai, kami ini independen, jadi tidak ada secara langsung perintah untuk dukung mendukung. Kami sendiri punya banyak teman di Partai Golkar, PDI Perjuangan dan partai lainnya.

Secara umum bagaimana Anda menilai kinerja Gubernur DKI Joko Widodo dan Wagub Basuki T Purnama?

Saya kira begini, menyelesaikan masalah Jakarta itu memang tidak bisa cepat. Kita belum bisa memberikan kesimpulan hanya dalam waktu setahun atau menuju dua tahun. Tapi sejauh ini saya melihat banyak yang positif; strateginya bagus, cara kerja, dan juga terbuka dalam budget, begitu juga rekrutmen personalia yang terbuka… Kita lihat juga transparansi cukup tinggi.

Tapi kritik mulai banyak muncul terutama akibat banjir terakhir ini…

Kita lihat saja apakah kritik itu objektif atau tidak. Masalahnya kan Jakarta ini sudah dibangun sejak lama dan sudah banyak gubernur tapi belum berhasil. Bagi saya, coba kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi dan Pak Ahok untuk bekerja 5 tahun ini. Ide-ide mereka menurut saya sudah bagus, tapi ini perlu kerja sama kuat semua stakeholders termasuk daerah-daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok,
Tangerang atau Banten dan Jawa Barat, pusat dan seluruh warga. Sekali lagi menurut saya satu tahun melihat kinerja pemerintah belum bisa kita menarik kesimpulan.

Blusukan juga dikritik, anggarannya terlalu besar, tentu,meski banyak juga suara yang mendukung...

Yang saya tangkap ada sebagian yang kuatir dana blusukan semakin besar dan jangan-jangan hanya untuk pencitraan, tapi kita harus realistis juga, ada manfaat bagi Jokowi di sana yakni untuk kontroling. Itu adalah gaya kepemimpinan beliau, ada nilai positif juga disana, termasuk dalam kaitan dengan kesederhanaannya…

Lalu, menurut Anda apa yang perlu dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya dalam memacu kinerja pemerintahannya?

Pertama, tentunya harus membenahi pemain-pemain proyek pemda hingga ke bawah, meliputi semua pejabat di bawah mereka yang sepertinya perlu terus diawasi. Karena dari sana citra Pemprov DKI juga akan terbangun. Memang luar biasa pekerjaan yang menunggu Jokowi-Ahok, mungkin karena itu juga tidak sempat mikir masalah lain termasuk urusan dengan pejabat di bawahnya itu.

 Kedua, Jakarta ini tidak bisa bekerja sendirian mengatasi persoalan. Harus ada keterlibatan pusat, DPR, dan daerah-daerah lain seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang. Kedua, Jakarta ini memang sepertinya memerlukan figur pemimpin yang unik, seperti Jokowi, Sutiyoso, Ali Sadikin, kalau tidak memang tidak akan berubah. Rakyat perlu pemimpin yang ketika dibutuhkan ada, tegas dan pemimpin yang melayani. Saat ini bagaimana mungkin seorang wali kota kongkow-kongkow di restoran mewah sementara gubernurnya saja tidak pernah melakukannya.

Saat ini tidak ada sekat untuk bertemu dengan Jokowi dan Ahok. Kita bisa bertemu dengan mereka kapan saja. Hal ini patut dicontoh para pejabatnya.

Anda menyebut DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendiri. Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Saya punya moto “Jakarta Bisa”, karena menurut saya Jakarta itu bisa lebih peduli, lebih aman, lebih baik segala-galanya dibandingkan daerah lain di Indonesia bahkan juga dibandingkan kota-kota lain di dunia. Itu karena Jakarta ini pusat negara, pusat pemerintahan, pusat bisnis dan juga jendela Indonesia. Jakarta harus bisa menjadi kota berkelas dunia, sebab kenyataannya memang kita bisa lebih baik dari kota-kota lain.

Apa yang disampaikan Sutiyoso mengenai konsep Megapolitan itu sudah tepat. Hanya saja kita perlu semacam payungnya seperti UU khusus yang mengatur koordinasi. Mungkin perlu satu menteri khusus. Apapun konsepnya Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Urusan sampah saja misalnya jangan dianggap enteng, kita tidak bisa bayangkan kalau daerah lain tidak terlibat di dalamnya. Jakarta itu beda dengan Kuala Lumpur, yang penduduknya lebih kecil.

Saya katakan ekonomi kita ke-16 di dunia, masa ibu kota kita seperti kota-kota negara dunia ketiga? Saya yakin kita bisa lebih baik. Dari sisi pejabat, pejabat harus menjadi pelayan, melayani masyarakat dengan baik dan dengan menjunjung tinggi transparansi.

Kalau nanti terpilih jadi anggota DPR RI apa yang bisa Anda lakukan untuk Jakarta?

Saya ini berlatar belakang banker, sangat junjung tinggi transparansi. Tentunya saya akan mencoba untuk mendorong transparansi dalam pelaksanaan kinerja saya sebagai anggota DPD RI. Ada beberapa langkah yang sudah saya tetapkan jika saya terpilih nanti. Pertama, saya akan terus mendengar aspirasi masyarakat Jakarta, dalam rangka ini saya akan mendatangi warga minimal sekali seminggu. Sehingga nanti dalam setahun saya sudah kunjungi seluruh daerah Jakarta, khususnya daerah-daerah yang kumuh miskin itu.

Kedua, saya akan membina kerja sama yang harmonis antarstakeholders Jakarta, termasuk membuka peluang kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat, pengusaha dan pihak lain termasuk dari luar negeri. Ketiga, memperjuangkan kepentingan DKI Jakarta dengan DPR RI, DPD RI. Hanya sayang memang di Indonesia bicameral kita ini berbeda dengan negara lain karena kita tidak punya hak veto, misalnya. Setidaknya saya bisa memperjuangkan agar pemerintah pusat memberikan perhatian kepada DKI Jakarta ini. Saya ingin katakan Jakarta ini sangat besar pengaruhnya juga bagi daerah-daerah lain.

Soal penguatan kelembagaan DPD RI, Anda punya pandangan apa?

Seperti saya katakan tadi, saya ini background-nya banker, dan orang muda juga, ingin memberikan warna tersendiri di DPD RI nanti yang sebelumnya terkesan hanya diisi oleh orang tua yang seharusnya sudah pensiun. Saya sudah komit jika nanti ada usul untuk penguatan institusional DPD RI saya yang akan menjadi orang pertama yang akan menandatanganinya.

Kemudian kita perlu dorong DPD RI ini jangan lagi didominasi kekuatan partai politik. Itu harus diakhiri dan diimbangi dengan orang-orang yang muda dan yang gesit, bersemangat. Kita harus munculkan awareness publik terhadap DPD RI, mindset-nya diubah. Kalau masih orang-orang partai dan juga sudah tua tentunya kurang semangatnya.

Banyak orang mengatakan selama ini DPD RI tidak dirasakan manfaatnya, khususnya DKI Jakarta tidak juga terdengar suaranya ketika Jakarta diserang, padahal DPD itu bertugas untuk memperjuangkan daerah. Ini, tentu terlepas dari terbatasnya kewenangan yang diberikan melalui konstitusi, hal yang perlu kita perjuangkan bersama. Tapi saya kira DPD RI bisa lebih berbuat. Kita harus bisa membuat DPD RI ini greget.

Anggota DPD RI itu harus mendapat dukungan 120.000 suara untuk menjadi anggota DPD RI, sementara untuk menjadi anggota DPR RI dengan suara 7.000 saja bisa jadi dia. Jadi kalau bukan tokoh tidak akan dapat. Jadi anggota DPD RI itu dituntut aksi individual, dan kecerdasan natural , sementara anggota DPR RI itu kekuatan partai politik. (jo-3/jo-6/jo-2)

Ingin mengetahui lebih jauh mengenai Ardi Putra Baramuli, kunjungi website resminya:

http://ardibaramuli.com/

( Ke London? Cek Hotel, Bandingkan Tarif, dan Baca Ulasannya | Liburan ke Las Vegas? Cek Hotel, Bandingkan Tarif, dan Baca Ulasannya | Jalan-jalan ke New York City? Cek Hotel, Bandingkan Tarif, dan Baca Ulasannya | Nyari Hotel di Jakarta? Bandingkan Tarif, dan Baca Ulasannya | Ke Lombok? Cari Hotel, Bandingkan Tarif, dan Baca Ulasannya )

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.