Panglima TNI: Jangan Menyimpang Apalagi Melaksanakan Pesan Kelompok Tertentu Demi Kepentingannya

Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Ketua KPK Abraham Samad, Jaksa Agung
Basrief Arief dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat Deklarasi Penyelamatan
Sumber Daya Alam Indonesia di Ternate. (foto:puspen tni)

JAKARTA, JO- Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko kembali menegaskan sikap netral TNI dalam Pemilu, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2014. Panglima TNI juga telah memerintahkan melalui surat telegram kepada satuan bawah untuk bersikap netral, sekaligus akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang melanggar netralitas TNI.

Saat memberikan pengarahan kepada Prajurit dan PNS TNI di wilayah Kodam XVI/Pattimura Ambon, Selasa (10/6), Moeldoko meminta tugas itu dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tidak menyimpang dari aturan apalagi melaksanakan pesan-pesan dari sekelompok tertentu demi kepentingannya.

“Untuk itu laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak ada penyimpangan-penyimpangan dari aturan yang ada, apalagi melaksanakan pesan-pesan dari sekelompok atau organisasi untuk kepentingannya,” ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Jenderal TNI Dr Moeldoko Komando Kewilayahan bukan hanya kerja TNI AD saja, namun Komando Kewilayahan juga tugas dari TNI AL dan TNI AU, untuk itu sangatlah penting tugas pembinaan teritorial. Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan territorial sangat strategis dan sangat luas cakupannya.

Sebelumnya di Ternate,Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Ketua KPK Abraham Samad, Jaksa Agung Basrief Arief dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menghadiri kegiatan “koordinasi dan supervisi pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi sektor pertambangan mineral dan batubara” yang diikuti oleh ratusan prajurit TNI dan Polri serta pegawai Pemerintah Daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan paparan mengenai peran TNI dalam membangun ketahanan nasional di sektor pertambangan. Menurut Jenderal TNI Dr Moeldoko, terdapat tiga variabel dalam pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ketahanan nasional.

Pertama, konsistensi terhadap sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai dua kepentingan sekaligus, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan ekonomi, guna memantapkan ketahanan nasional dihadapkan kepada kenaekaragaman geo, demo dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Kedua, regulasi pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum dalam rangka mencapai kemantapan ketahanan dan kekuatan nasional. Ketiga, peran serta segenap komponen bangsa, baik aktor utama patriot ekonomi, dalam kaitan ini adalah aktor pengelola sumber daya mineral dan batu bara, maupun aktor patriot pendukung yang kesemuanya terarah pada tujuan membangun kesejahteraan dan stabilitas ketahanan nasional. (jo-17)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya