RI Hentikan Kerja Sama Militer, Pertukaran Informasi dan Intelijen dengan Australia

Presiden SBY

JAKARTA, JO- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (20/11), menggelar jumpa pers khusus untuk menyampaikan pandangannya terhadap penyadapan yang dilakukan Autsralia terhadap dirinya dan sejumlah pejabat penting Indonesia lainnya.

Kepada wartawan, Kepala Negara menyampaikan sikap untuk menghentikan kerja sama militer, pertukaran informasi dan intelijen kedua negara yang belum lama ini disepakati.

Hal ini dilakukan menyusul penarikan kembali Dubes RI untuk Australia, dan sejumlah pernyataan yang meminta kepada PM Australia Tony Abbott untuk memberikan penjelasan publik mengenai penyadapan itu.

"Untuk sementara dihentikan dulu kerjasama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara. Dihentikan dulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan Polri," tegas Presiden SBY.

Penghentian itu dilakukan sampai semuanya jelas. Sebab, kata Presiden, adalah tidak mungkin untuk melanjutkan kerjasama jika Indonesia tidak yakin tidak ada penyadapan ke tentara Indonesia yang mengemban tugas untuk kepentingan negara.

Masih kata SBY, adalah sulit dimengerti Australia melakukan penyadapan karena antara Indonesia dan Australia bukan dalam posisi bermusuhan. Kata Presiden, penyadapan lazimnya dilakukan terhadap negara yang adalah musuh negara.

"Ini bukan era perang dingin. Di era perang dingin dulu biasa saling menyadap, saling mengintai, melakukan spying di antara blok-blok yang berhadapan. Sulit mengerti jika dilakukan sekarang," kata Kepala Negara.

"Kalau ada yang menyatakan intelijen bisa melakukan apa saja, saya justru menanyakan, arahnya ke mana? Mengapa harus menyadap partner, kawan, dan bukan lawan?" sambung SBY.

Ditegaskannya lagi, penyadapan itu melanggar HAM dan juga berkaitan dengan moral dan etika.sebagai sahabat, tetangga, partner yang sebenarnya sedang menjalin hubungan baik.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengabarkan, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan petinggi intelijen Australia, dan Australia berjanji tidak akan melakukan penyadapan lagi terjadap para pejabat Indonesia.

"Merekamenyatakan bahwa sekarang dan ke depan itu yang penting tidak ada lagi. Itu bahasa mereka yah, mereka meyakinkan tidak ada lagi penyadapan," kata Marciano.

Terkait waktu penyadapan apakah hanya terjadi pada rentang waktu 2007 sampai 2009 atau setelahnya, Marciano menyebut pihak manapun tentunya tidak akan mendeclare mengenai waktu.

"Penyadapan ini kan memang yang terbuka adalah 2007 dan 2009. Saya rasa pihak manapun tentunya, dia tidak akan mendeclare itu sudah dikerjakan, tetapi dari yang beberapa informasi yang kita terima, bahwa ada data-data yang memang terjadi pelanggaraan itu pada kurun waktu itu," jelasnya.

Pihak BIN sendiri, kata Marciano, sudah melakukan antisipasi untuk pengamanan-pengamanan saluran komunikasi pejabat negara, berupa kontra intelijen untuk meyakinkan saluran komunikasi yang digunakan pejabat Indonesia dalam posisi aman. (jo-1)