Presiden Prabowo Subianto  saat memberikan keterangan pers terkait berhentinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

JAKARTA, Jakartaobserver.com- Wakil Presiden Gibran Rakabuming memutuskan untuk berhnti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Pesiden Prabowo Subianto sendiri telah menerima surat pernyataan berhenti ini.

“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, setelah menyampaikan surat tersebut, Wapres Gibran kemudian menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menyampaikan secara langsung surat pernyataan berhentinya.


Dengan berat hati, Presiden Prabowo menyatakan menerima surat tersebut serta menghormati keputusan yang diambil Wapres Gibran. Menurut Presiden, keputusan tersebut diambil setelah adanya putusan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan berdasarkan sistem konstitusional Indonesia.

“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tutur Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan atas peran dan kontribusi Wapres Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa memperoleh mandat rakyat maupun selama dua tahun pemerintahan. Presiden menilai berbagai capaian pemerintah dalam periode tersebut tidak terlepas dari kontribusi Wapres.

Akhir Oktober lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.

Putusan MA dan MK itu kemudian mendorong lebih dari 120 anggota DPR mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat pada Rabu (11/11/2026), yang membuka jalan proses pemakzulan terhadap Gibran.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sendiri telah menetapkan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada Rabu (02/12) mendatang.(jo3)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.