RUU Perampasan Aset, Anggota DPR Soroti Batasan Penyitaan
 |
| Foto: Rapat Paripurna DPR RI |
Hal tersebut disampaikan saat menerima masukan dari kalangan mahasiswa dalam forum diskusi di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pembahasan RUU Perampasan Aset perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru, dengan tetap membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat.
“Terima kasih atas masukan-masukan yang disampaikan. Komisi III diingatkan untuk tidak terburu-buru dalam mengesahkan RUU ini. Ke depan, kami akan terus mendengarkan usulan dan masukan dari berbagai pihak,” ujarnya.
Safaruddin menegaskan penyusunan regulasi ini harus mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat. “Sehingga terdapat keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dengan hak-hak masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengaturan waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) sebagai dasar dalam melakukan penyitaan aset. Menurutnya, aset yang tidak memiliki keterkaitan dengan waktu tindak pidana tidak seharusnya disita.
“Harus ada batasan waktu yang jelas. Jika tindak pidana terjadi pada tahun tertentu, maka aset di luar periode tersebut tidak dapat serta-merta disita karena tidak memiliki kaitan dengan kejahatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak melakukan penyitaan secara berlebihan tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, ketentuan terkait batas waktu dan keterkaitan dengan tindak pidana perlu diatur secara tegas dalam RUU tersebut.
Selain itu, Safaruddin juga menekankan pentingnya pengelolaan aset hasil rampasan agar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pihak tertentu. “Aset yang dirampas harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru atau disalahgunakan oleh pihak tertentu,” tegasnya. (jo3)
Tidak ada komentar: