Sri Mulyadi (Istimewa)

JAKARTA, Jakartaobserver.com - Ada 11 program prioritas Presiden Prabowo Subianto menyerap dana sebesar Rp446,24 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Dikutip dari Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu (4/6/2025), Menkeu Sri Mulyani mengatakan APBN terus dioptimalkan sebagai instrumen shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, menciptakan kesempatan kerja dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan ekonomi yang disiapkan sebagai respons kebijakan "countercyclical".

Secara rinci, anggaran untuk kesebelas program tersebut, yaitu:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp121 triliun;
2. Program 3 juta rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp41,88 triliun;
3. Koperasi Desa Merah Putih Rp200 triliun;
4. Sekolah Rakyat Rp11,6 triliun;
5. Sekolah Unggul Garuda Rp2 triliun;
6. Rehabilitasi sekolah Rp19,5 triliun;
7. Cek Kesehatan Gratis (CKG) Rp3,4 triliun;
8. Penuntasan Tuberkulosis Rp1,5 triliun;
9. Pembangunan RS berkualitas Rp1,7 triliun;
10. Lumbung pangan Rp23,16 triliun;
11. Pembangunan bendungan dan irigasi Rp20,5 triliun.

Di samping itu, pemerintah juga telah mencairkan gaji ke-13 bagi ASN/TNI/Polri dan pensiunan. Per 2 Juni 2025 pukul 16.00 WIB, realisasi pencairan gaji ke-13 untuk ASN pusat yaitu sebesar Rp10,54 triliun yang diterima oleh 1,79 juta pegawai/personel.

Dari nilai itu, sebesar Rp5,5 triliun diterima oleh 715,03 ribu PNS/pejabat negara, Rp2,68 triliun diterima 492,9 ribu prajurit TNI, Rp380 miliar diterima 99,35 ribu pegawai PPPK, Rp110 miliar diterima 14,76 ribu pegawai PPNPN, dan Rp1,86 triliun diterima 472,74 ribu anggota Polri.

Sementara realisasi untuk pensiunan telah mencapai Rp10,54 triliun yang diterima oleh 3,18 juta pensiunan (setara 86,78 persen), di mana pencairannya dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,11 triliun dan PT Asabri Rp430 miliar.

Adapun untuk ASN daerah telah terealisasi Rp100 miliar untuk 20,89 ribu pegawai. Pencairan itu baru dilakukan oleh 3 dari 546 pemerintah daerah.

Pemerintah juga menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga laju pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

“Semoga dengan berbagai upaya ini, APBN mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara optimal dari tekanan situasi global yang terus bergejolak dan pelemahan ekonomi dunia,” tutur Sri Mulyani. (jo4)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.