AHY Dianggap Tidak Mumpuni, Muncullah Opsi KLB Partai Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono

JAKARTA, JO- Pergolakan di internal Partai Demokrat makin ramai setelah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Haromurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ke publik ada upaya mengkudeta Partai Demokrat dengan menghadirkan mantan Panglima TNI Moeldoko sebagai pengganti. Sejumlah eks pengurus partai ini tidak segan menyebut AHY sebagai faktor penyebabnya. 

Kepada pers, eks Ketua SDM, Indag, dan Perhubungan Partai Demokrat, Yus Sudarso menyebut riak-riak di internal Partai Demokrat yang menginginkan adanya KLB sudah muncul sejak Maret 2020 lalu. Menurut Yus, para kader yang resah dengan kepemimpinan AHY ini mengadu kepada para senior. 

 
"Jadi sebenarnya kawan-kawan daerah yang datang berkeluh kesah, bukan sebaliknya (mereka yang didatangi Red)," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/2/2021). 

Masih kata Yus, ada empat faksi di Partai Demokrat kemudian mendukung jika Moeldoko didorong menjadi figur baru pemimpin Demokrat. Pertama, faksi pendiri yakni; faksi ketua umum pertama Subur Budi Santoso. Kedua, faksi ketua umum PD hasil kongres 2005 di Bali, Hadi Utomo. Ketiga, faksi Anas Urbaningrum hasil dari Kongres Bandung 2010. Keempat, faksi Pak Marzuki Ali. "Di sini ada mesin pemenangannya," ujar dia. 

Politikus senior Partai Demokrat, Ahmad Yahya menyebut bahwa selama ini para senior banyak menerima keluhan akan kepemimpinan AHY. Pertama, DPP Demokrat di bawah kepemimpinan AHY disebut meminta dan memungut iuran dari setiap anggota fraksi di DPD dan DPC. Menurutnya, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi kader Demokrat di daerah. 

Selanjutnya, DPP Demokrat juga telah mencederai janji dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. DPP Demokrat disebutnya tidak memenuhi biaya operasional sebesar 50 persen sehingga mesin partai tidak berjalan maksimal. 

Selain itu, kader juga mengeluhkan proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2020. Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang diusulkan oleh Demokrat pada kepemimpinan sebelumnya diserahkan kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun, setelah kepemimpinan AHY, sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan daerah. 

Kemudian, hasil Pilkada juga banyak yang gagal. AHY dianggap tidak cukup mumpuni memimpin partai ke depan dengan tantangan mencapai parlemen threshold 5 persen atau 7 persen. "Kader Partai Demokrat menginginkan perubahan yang lebih baik ke depan, kembali menjadi partai besar," ujar Yahya yang berhadap Moeldoko bisa memperbaikinya. 

Sebelumnya, AHY memberikan pernyataan yang mengagetkan ketika menyebut ada upaya mengkudeta Partai Demokrat. 

Berikut pernyataan AHY, yang disampaikan Senin, (1/2/2021): 

 
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Wr. Wb.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua
Syalom
Om Swastiastu
Namo Budaya
Salam Kebajikan
Rekan-rekan wartawan yang saya cintai, 

Terima kasih atas kehadirannya di Taman Politik Wisma Proklamasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat ini. 

Kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dalam konferensi pers ini, karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang perkembangan isu nasional dan dinamika politik di lingkungan Partai Demokrat. 

Saya didampingi oleh Bung Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat; Bung Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Kehormatan; dan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Nachrowi Ramli, Ketua Mahkamah Partai. Konferensi pers ini juga disaksikan oleh para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di 34 provinsi secara virtual. Mereka juga merepresentasi seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia. 

Baru saja, bersama para Ketua DPD tersebut, saya melakukan Rapat Pimpinan atau Commander’s Call, yang kami lakukan secara khusus untuk menyikapi perkembangan situasi terkini. 

Pada kesempatan itu, ada tiga hal pokok yang telah kami bahas dan diskusikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik. 

Pertama, pada awal tahun 2021 ini, masyarakat kita menghadapi serangkaian bencana. Mulai dari kecelakaan pesawat, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga aktivitas gunung berapi.  Kondisi ini tentu menuntut kita, untuk bahu membahu meringankan beban masyarakat yang menjadi korban. 

Karena itu, saya memberikan apresiasi kepada para pimpinan daerah dan cabang, serta seluruh kader Demokrat, yang turun secara langsung, untuk ikut memberikan pertolongan dan bantuan kepada korban bencana; seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan provinsi-provinsi lainnya. 

Saya juga telah menginstruksikan, kepada seluruh jajaran Partai Demokrat, untuk terus melanjutkan aksi nyata di lapangan.

Kedua, kondisi pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan, dimana kini per hari bisa mencapai lebih dari 11-12 ribu kasus, dengan jumlah kasus lebih dari satu juta secara nasional. Sementara hospital occupancy rate atau ketersediaan rumah sakit di sejumlah daerah sudah mencapai 80 persen. Untuk itu, kami mendorong seluruh kader dan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kesadaran menjalankan protokol Covid-19; khususnya 3M (Menjaga jarak, Memakai masker dan Mencuci tangan). Saya juga meminta para kader yang menjadi kepala daerah untuk terus menjalankan 3T (Testing, Tracing dan Treating) secara efektif, sekaligus meyakinkan distribusi vaksin secara tepat sasaran.

Terkait situasi pandemi yang berdampak pada kondisi ekonomi sosial kita, saya juga mendorong seluruh Pimpinan dan Kader Demokrat untuk terus melanjutkan gerakan nasional Partai Demokrat Bina UMKM di seluruh wilayah tanah air.

Ketiga, Rapat Pimpinan Partai Demokrat kali ini, juga membahas hal yang cukup serius; yang cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.  

Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. 

Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.
Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini.

Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya.

10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat; baik pusat, daerah maupun cabang; tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.

Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk “memenuhi syarat” dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat.

Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.

Sebenarnya, kami sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam.

Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu; mengingat posisi yang sedang ia emban saat ini dan faktor latar belakangnya.

Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan: telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya.
Dengan tengah dilaksanakannya gerakan untuk pengambil-alihan secara “paksa” kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, kami tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami.

Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara 

inkonstitusional, oleh pihak manapun.

Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.

Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, insyallah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.

Secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD & ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat kami pertanggungjawabkan. Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini.

Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas; segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Saya telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad, dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia, untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat yang sah. Dengan kata lain, insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah.

Kepada para pelapor, baik pimpinan daerah dan cabang, maupun para kader lainnya, atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Kepada seluruh kader Demokrat, saya menginstruksikan untuk merapatkan barisan, dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun ini, serta terus bersatu, dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat.

“Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak; nahkoda yang tangguh, tidak lahir dari lautan yang tenang”

Rekan-rekan wartawan yang saya hormati,

Saya masih ingat, di tempat ini, pada tanggal 15 Februari 2017, saya memberikan pernyataan pengakuan kekalahan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Sekaligus saya sampaikan ucapan selamat saya kepada para pemenang.

Pernyataan itu saya lakukan secara sadar untuk melatih diri berjiwa kesatria, sebagaimana yang telah ditanamkan oleh orang tua, keluarga, para pengasuh, para pembina, dan para senior; mulai sejak kecil hingga masuk di lingkungan SMA Taruna Nusantara, Akademi Militer, dan mengabdi di jajaran TNI, bahkan hingga saya memasuki pengabdian di dunia politik.

Saya masih ingat, pesan terakhir dari para senior saya, sebelum saya bergabung ke politik. Mereka mengatakan: “Gus, kualitas seorang perwira di manapun ia berada, baik ketika aktif di militer maupun di masa purna tugas, bukan ditentukan oleh pangkat dan jabatan; tetapi oleh karakter dan etika keperwiraan serta sifat-sifat kekesatriaannya.”

Saya menyadari bahwa persoalan ini merupakan ujian dan tantangan untuk lebih mendewasakan partai kami, serta membuat kami lebih kuat dan lebih besar lagi.

Walaupun berat, tetapi inilah tugas mendasar yang harus kita kerjakan. Dan hari ini, saya sedang mengemban tugas itu.

Terima kasih.
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

(jo4)