UU Cipta Kerja Terus Didemo, Ini Penyebabnya Menurut Emrus Sihombing

Emrus Sihombing

JAKARTA, JO- Masih banyaknya demonstrasi menolak UU Cipta Kerja menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen komunikasi pemerintah. Tujuannya agar terjadi saling pemahaman antara keinginan pemerintah dengan massa yang masih menolak undang undang ini.

“Siapapun menterinya manajemen komunikasi pemerintah perlu dikelola dengan baik, sehingga UU Cipta Kerja bisa dipahami masyarakat. Boleh saja terjadi perbedaan pendapat, tapi nanti muncul saling memahami, karena ada dialog,” kata pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing kepada jakartaobserver.com, Rabu (21/10/2020). 

Menurut Emrus ada dua kelompok masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja ini. Pertama, kelompok yang memang punya kepentingan politik tertentu, yang bersikap setuju untuk tidak setuju. Pendekatan kepada kelompok ini pun akan berbeda yaitu pendekatan politis salah satunya ‘kau berbuat apa dan aku dapat apa’. 

Kelompok kedua, kelompok yang memang tidak punya kepentingan politik tapi merasa dirugikan degan pasal tertentu, meskipun sebenarnya belum tentu juga benar. Untuk yang ini, komunikasi pun dibutuhkan dijelaskan semangat lahirnya UU ini, bagaimana pasal pasal itu membawa Indonesia harapan baru. 

  

“Harus ada dialog, itu jalan keluar terbaik bagi kelompok ini, bagaimana misalnya nanti bisa dituangkan dalam peraturan pemerintah,” sambung Emrus. 

Masih kata Emrus, cara menyampaikan sesuatu kepada publik merupakan bagian dari narasi. Hal itu perlu diperbaiki dari waktu ke waktu sehingga muncul saling pemahaman. 

Mengenai pelaksanaan pilkada serentak yang juga dikuatirkan banyak pihak justru akan membuat pandemi Covid-19 makin banyak di Indonesia, Emrus berpendapat pilkada tetap bisa berlangsung dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. 

“Syaratnya hentikan pertemuan pertemuan di ruangan, kemudian tim sukses kalau mau kumpul juga harus dengan protokol kesehatan,” ujar Emrus. Ketika disiggung bahwa belum lama pada Pemilu 2019 lalu banyak panitia pemilu yang meninggal dunia karena kelelahan artiya ada masalah kesehatan, dan bagaimana kemungkinannya dengan panitia pilkada dalam kasus Covid-19, Emrus Sihombing mengatakan peristiwanya memang berbeda, tapi memang bisa saja ada korban meninggal. 

“Panitia pemilu kenapa tidak kita dorong kemendagri menuntaskan eKTO di daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak. Itu tidak sulit, serahkan saja ke Kemedagri untuk menggarap alat elektronik dalam satu bulan ini. Jadi sistem elektronik jadi solusi terbaik,” begitu Emrus. (jo2)