Pemerintah Percepat Realisasi Belanja Guna Pulihkan Ekonomi Nasional Hadapi Kontraksi Ekonomi

Airlangga Hartarto
JAKARTA, JO- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu yang secara kumulatif pertumbuhan semester I-2020 dibandingkan dengan semester I-2019 terkontraksi 1,26 persen.

“Di seluruh dunia maupun di Indonesia, penyebaran wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Dampak krisis kesehatan memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keuangan seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka membatasi penyebaran wabah,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Rabu (5/8/2020), di Provinsi DKI Jakarta.

Kontraksi tersebut juga dialami sebagian besar negara di dunia. Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Italia, dan Singapura merupakan beberapa negara yang dinyatakan sudah masuk ke dalam jurang resesi. Negara-negara tersebut mengalami angka pertumbuhan negatif di triwulan II tahun 2020, setelah sebelumnya terkontraksi di triwulan pertama.

“Keterbatasan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial dan fisik, sangat berdampak terhadap faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga.

Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan mengalami kontraksi cukup dalam akibat pembatasan aktivitas di luar rumah. Pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat aktivitas ekonomi terhenti dan masyarakat kemudian membatasi pengeluarannya untuk kesehatan serta makanan dan minuman. Kontraksi konsumsi rumah tangga ini, menurut Menko Perekonomian, menjadi penekan di tengah kinerja investasi dan perdagangan internasional yang juga terbatas.

“Dari sisi sektoral, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terbesar serta berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah sektor perdagangan dan manufaktur,” tutur Menko Airlangga.

Kedua sektor tersebut terdampak cukup dalam terutama karena merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja tertinggi sehingga dampaknya terhadap penghasilan dan konsumsi masyarakat semakin besar.

Sementara transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan kontraksi terdalam sebesar 30,84 persen, selain karena penerapan working from home dan pembatasan mudik lebaran, hal ini terjadi karena penurunan aktivitas kargo pada masa pandemi Covid-19.

“Namun demikian, perlu kita soroti juga bahwa sektor pertanian masih mampu tumbuh positif sebesar 2,19 persen begitu pula sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh tinggi sebesar 10,88 persen,” ujar Menko Airlangga.

Berdasarkan beberapa leading indikator terkini, perekonomian Indonesia pada bulan Juni sudah mulai menggeliat seperti dilihat dari PMI Manufaktur Indonesia, Penjualan Kendaraan Bermotor, Penjualan Ritel, maupun Indeks Kepercayaan Konsumen.

Sinyal positif juga ditunjukan oleh inflasi inti yang mencerminkan permintaan agregat sudah mulai meningkat, peningkatan ekspor beberapa komoditas utama indonesia serta peningkatan kinerja keuangan beberapa emiten.

Setelah mengalami kontraksi di triwulan II 2020 ini, Pemerintah harus melakukan langkah extraordinary untuk mendorong ekonomi agar dapat bertahan di triwulan III dan IV tahun 2020. Langkah tersebut perlu diambil agar Indonesia terhindar dari resesi.

“Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha termasuk BUMN harus ikut berpartisipasi,” ujar Airlangga.

Strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah. Optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.

Pemerintah pun telah membentuk “Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Pembentukan Komite tersebut akan meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga perencanaan dan eksekusi kedua target kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan dan tercapai sekaligus.

Program penanganan Covid-19 yang lebih serius dan terstruktur diharapkan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja/konsumsi/investasi.

Penanganan dari aspek Kesehatan, meliputi:

  1. Memperbanyak 3T (Testing,Tracing,Treat) dan kampanye 3M (Mencuci tangan, Masker, Menjaga jarak) secara luas kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen.
  2. Pengadaan obat dan persiapan produksi dan distribusi vaksin hingga satu tahun ke depan harus dilakukan.

“Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah berkomitmen untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat dan permintaan dalam negeri. Daya beli masyarakat akan terjaga melalui bansos dan subsidi, sementara dukungan yang diberikan kepada dunia usaha akan menjaga permintaan dalam negeri,” tutur Airlangga.




Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, perlu upaya optimalisasi implementasi Program PEN dalam memberikan dukungan kepada masyarakat dan kepada dunia usaha.

Saat ini, upaya akselerasi implementasi modalitas PEN telah dilakukan dalam bentuk:

  1. Restrukturisasi dan penjaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi padat karya;
  2. Penempatan dana pemerintah di bank umum mitra dan BPD untuk selanjutnya kredit dikucurkan kepada sektor riil, UMKM dan dunia usaha;
  3. Dukungan bagi pemerintah daerah, salah satunya melalui pinjaman daerah; serta
  4. Dukungan insentif listrik bagi industri, bisnis, dan sosial.

Indonesia bertekad bertahan dalam badai dan mengambil langkah dan program yang dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu:

  1. Indonesia aman dan sehat, dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat.
  2. Indonesia berdaya dan bekerja, untuk menumbuhkan daya beli dan lapangan pekerjaan
  3. Indonesia bertumbuh dan bertransformasi, ketika kita justru harus memanfaatkan peluang dari pandemi ini.


(jo-2)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.