Samosir dan Dua Kabupaten Lain di Sumut Ini Bebas Pungutan Liar - Jakarta Observer - Breaking News & Opinion
Kapoldasu Irjen Pol Drs Martuani Sormin dan Bupati Samosir Rapidin Simbolon saat pembukaan FGD di Tuktuk Siadong.
TUKTUK SIADONG, JO- Kabupaten Samosir menjadi satu dari tiga kabupaten/kota yang dicanangkan sebagai daerah bebas pungutan liar (pungli) di Sumatera utara. Pencanangan ini dilakukan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs Martuani Sormin, MSi pada Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan ” Wisata Danau Toba Nyaman Tanpa Pungutan Liar” di Hotel Samosir Cottage-Tuktuk Siadong Kabupaten Samosir, Kamis (5/3/2020).

Selain Samosir, dua kabupaten lain yang juga dicanangkan adalah Pakpak Barat dan Labuhan Batu Selatan.

Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan dirinya berkomitmen “Tiada tempat bagi penjahat di Sumut”. “Hal ini saya buat karena masyarakat sumut semuanya baik, memegang teguh agama dan adat istiadat sehingga tidak ada tempat bagi penjahat,” katanya.

Kapolda juga menyampaikan, jajaran Polda hingga Polres untuk berkomitmen memberangus kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas), narkoba, penjahat jalanan (begal), dan isu yang tidak benar (hoax) di wilayah hukum Polda Sumut.

Norton home page: Cybercrime has evolved. Now, our protection has too.

Bersihkan dan Lindungi Website Anda Visit Sucuri

Dalam pelayanan kepada masyarakat, Martuani Sormin menghimbau agar penyelenggara pemerintah untuk menghindari tindakan-tindakan yang mempersulit masyarakat, termasuk masalah perijinan, apalagi meminta sesuatu (uang) untuk mulusnya suatu urusan. Hal ini disampaikan untuk mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam memberantas Pungli.

“Mari tinggalkan catatan buruk tentang mempersulit pelayanan, tolak pungli, bersihkan pungli dan buat jadi sebuah komitmen dan pesan moral kita untuk menjauhi Pungli,” ajak Kapolda.

Ketiga kabupaten di Sumut sebagai percontohan diingatkan untuk mempersiapkan diri dan mampu menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya.

Disampaikan bahwa ketiga Kabupaten ini akan diedukasi nantinya untuk menghindari Pungli, apalagi Samosir sebagai daerah wisata agar memberlakukan sesuai tarif kepada pengunjung sehingga para wisatawan merasa nyaman dan kembali berkunjung lagi.

"Mari ciptakan birokrat yang melayani dengan baik, mulai dari diri sendiri, demi masyarakat Sumatera utara yang lebih bermartabat dan makmur” tutup Kapolda.

Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM menyambut baik dan mengucapkan terimakasih kepada Kapoldasu yang telah mengikutsertakan Samosir sebagai pilot project Kabupaten/kota di Sumatera utara yang bebas pungli.

Menurut Bupati Samosir, Hal ini sangat penting guna meminimalisir pungli di Samosir, apalagi Samosir sudah ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini juga untuk menjaga kepercayaan Pemerintah Pusat ke Kabupaten Samosir.




Dalam kesempatan ini Bupati Samosir juga memaparkan kondisi pembangunan Pemerintah Pusat ke Kabupaten Samosir, diantaranya pembangunan Alur Tano Ponggol, preservasi dan pelebaran jalan nasional lingkar Samosir, pembangunan Pelabuhan Ambarita dan peningkatan Pelabuhan Simanindo, pengadaan Kapal Fery Ihan Batak dan Pora-Pora.

Kemudian pembangunan SPAM IKK Simanindo, Jalan wisata perdesaan di objek wisata, program PKH, BPNT serta bantuan kepada lansia, program bedah rumah tidak layak huni, IPA dan IPAL toilet percontohan di Tele dan IPAL pengolahan air, Pembangunan pusat informasi Geopark Kaldera Toba di Sigulatti dan Pembangunan pasar di kecamatan.

Lebih lanjut disampaikan masih banyak bantuan program pembangunan yang akan digelontorkan Pemerintah Pusat ke Kabupaten Samosir. Dengan banyaknya perhatian Pusat ke Samosir berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan mencapai 5,18 persen.

PAD meningkat sejak 2016-2019 sekitar 9,7 persen. Dipercaya bahwa dengan pariwisata juga akan mendongkrak penambahan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan meningkatnya jumlah kamar hotel untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.(fsrt)


Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.