Kapoldasu: Kalau ada Pungli Berurusan dengan Mata Pedang Saya

Martuani Sormin

SAMOSIR, JO- Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Inspektur Jenderal Martuani Sormin memberikan peringatan tegas kepada seluruh aparatur negara di pemerintahan dan kepolisian untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam melayani rakyat.

Hal itu itu dilontarkan Martuani dalam kegiatan Rapat Kerja Daerah Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Sumatera Utara di Samosir Cottage, Kabupaten Samosir pada Kamis (5/3/2020).

"Mau pungli berapa pun dan siapa pun tetap saya tebas dan berurusan dengan mata pedang saya, mau?" kata Martuani di hadapan peserta rapat kerja.

Jenderal bintang dua itu kemudian menyinggung soal pedang yang diberikan Bupati Samosir Rapidin Simbolon ketika pertama kali mengunjungi Kabupaten Samosir begitu menjabat kapolda.

"Entah mimpi apa saya waktu itu berani menghunus pedang di tempat kelahiran adat, pusat budaya orang Batak. Ini kejadian waktu Pak Simbolon menjemput saya di sini dan setelah itu foto itu menjadi viral dan ikon sehingga muncullah ide ini, tidak ada tempat bagi penjahat di Sumatera Utara," ungkap Martuani.

Norton home page: Cybercrime has evolved. Now, our protection has too.

Bersihkan dan Lindungi Website Anda Visit Sucuri

Menurut Martuani, siapa6 pun yang melakukan pungli baik anggotanya di kepolisian maupun di pemerintahan, apalagi mempersulit rakyat akan diberantas habis. Karenanya dia meminta semua pelayan publik harus menjaga integritas.

Martuani menyebut, slogan negatif Sumut yaitu semua urusan melalui uang tunai, harus diganti.

"Ketika semua pelayanan publik yang dilakukan oleh kabupaten kota berjalan dengan aturan dan baik, baru berani kita mengatakan, ini baru Medan," tukasnya.




Martuani menilai pungli telah merusak semua sendi-sendi pelayanan publik terutama sektor perizinan.

"Kita tidak punya target (penangkapan,red) tapi kita declare dulu, mereka harus paham dulu pelayanan publik. Baru kita mulai dari teguran, penindakan sampai ke pengadilan. Melalui forum diskusi publik ini, kita harus mencerahkan seluruh birokrat untuk memperbaiki standar pelayanan publik," ujarnya.

Masalah sulitnya perizinan menjadi salah satu yang dikeluhkan Presiden Jokowi sehingga menjadi sasaran pihaknya untuk diperbaiki.
Perizinan kepada dunia usaha dan seluruh unit kerja jangan lagi dipersulit. "Sepanjang memenuhi persyaratan langsung dibantu untuk pemberian perizinan," ujarnya.

Kegiatan rapat kerja berlangsung dari 4-6 Maret 2020, dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten Samosir dan jajaran pejabat di Polda Sumatera Utara. (fsrt)