Norwegia Memulai Pembayaran ke Indonesia terkait Pengurangan Emisi Hutan
 |
| Ola Elvestuen |
Indonesia memberlakukan moratorium pembukaan hutan berdasarkan kesepakatan iklim 2010, dengan pembayaran terkait dengan kemajuan negara Asia Tenggara dalam menurunkan emisi pemanasan planet dari penebangan pohon, yang melepaskan karbon ketika membusuk atau terbakar.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen setuju pembayaran pertama akan dilakukan setelah laju deforestasi turun pada 2017, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu oleh kedutaan Norwegia di Jakarta.
Tidak ada rincian yang diberikan tentang jumlah pembayaran, meskipun kelompok hijau memperkirakan angkanya sekitar 20 juta dolar AS.
“Ini adalah masalah besar karena mencerminkan fakta bahwa Indonesia telah berubah, dan itu adalah berita baik bagi kita semua,” kata Oyvind Eggen, direktur Rainforest Foundation Norway yang berbasis di Oslo.
"Kami ingin melihat dari Indonesia bahwa ini adalah tren dan bukan acara satu tahun," katanya kepada Thomson Reuters Foundation.
Sebagai rumah bagi hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia juga merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar.
Para pencinta lingkungan menyalahkan banyak perusakan hutan pada pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
Deforestasi dan kebakaran hutan terus merusak banyak bagian negara ini, sementara revisi moratorium penebangan hutan tidak memiliki transparansi, kata aktivis lingkungan.
Pada November 2016, moratorium hutan Indonesia mencakup area seluas lebih dari 66 juta hektar (163 juta hektar).
Dalam upaya untuk mengatasi kabut tahunan dari kebakaran di lahan gundul, Indonesia mengalihkan fokusnya dari pengendalian ke pencegahan setelah wabah yang sangat buruk pada tahun 2015 yang menelan biaya negara 16 miliar dolar AS dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang menderita penyakit pernapasan.
"Kebakaran pada tahun 2015 adalah salah satu alasan utama kami bergerak sekarang," kata pakar hutan Eggen tentang kemajuan kesepakatan iklim.
Telah terjadi pergeseran kemauan politik dan transparansi yang lebih besar dari Indonesia selama empat tahun terakhir, katanya.
Indonesia mengonfirmasi pada hari Sabtu bahwa emisi karbon dari deforestasi menurun pada tahun 2017. Setelah diverifikasi secara independen, pembayaran untuk sekitar 4,8 juta ton emisi yang dihindari akan dilakukan, kata pernyataan kedutaan Norwegia.
Langkah-langkah baru yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk larangan menghancurkan hutan primer dan lahan gambut, dan membatasi ekspansi kelapa sawit sangat penting, kata menteri Norwegia Elvestuen.
Pembayaran di masa depan berdasarkan kesepakatan 1 miliar dolar AS akan dilakukan ketika kemajuan deforestasi lebih lanjut terbukti, kata Eggen.
Dia mendesak Jakarta untuk memperkuat dan memperluas moratoriumnya dengan memasukkan hutan-hutan sekunder - kawasan-kawasan yang telah ditebangi tetapi di mana vegetasi kayu kembali mengambil alih.
Evaluasi ulang konsesi hutan dengan risiko deforestasi tinggi, pendekatan yang lebih transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat adat juga penting, kata Eggen.
“Komitmen itu ada - tetapi sekarang tergantung dengan jelas pada apakah Indonesia terus mengurangi deforestasi,” tambahnya. (jo-2)
Tidak ada komentar: