Rahmijati Jahja: Perlu Implementasi Nilai Pancasila Hadapi Pemilu 2019 - Jakarta Observer - Breaking News & Opinion
Senator Rahmijati Jahja saat melakukan sosialisasi Empat Pilar di Gorontalo, Sabtu (13/10/2018).
GORONTALO, JO- Menjelang pemilihan umum (pemilu) yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, suhu politik di Indonesia kini semakin memanas. Bahkan, saat ini sudah mulai masuk kepentingan-kepentingan yang menggunakan politik identitas sebagai instrumen untuk memenangkan pemilu.

Menurut anggota DPD RI Hj Rahmijati Jahja, jika tidak waspada maka persatuan bangsa Indonesia akan terancam. Itu sebabnya, dia menilai implementasi nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan dalam menghadapi Pemilu 2019 ini.

“Kalau kita tidak waspada, kita bisa terseret dalam arus politik identitas dan itu bagian dari ancaman bagi persatuan kita sebagai bangsa,” ujar Rahmijati Jahja.

Hal itu disampaikannya saat memberikan materi dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan tema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Menghadapi Pemilu 2019” di Kabupaten Gorontalo, Sabtu (13/10/2018).

Pada acara yang dihadiri sekitar 150 peserta itu, Senator Rahmijati mengakui pengaruh identitas pemilih dalam preferensi politik merupakan hal wajar. Kendati demikian, ia meminta agar politik identitas tak digunakan secara berlebihan. Sebab, hal itu dinilainya membawa kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Pada bagian lain, dia mengimbau agar tidak ada lagi adu fitnah, adu cacian, adu membuka aib masing-masing, karena hal tersebut tidak baik. “Tapi kita harus adu kualitas, adu kemampuan untuk memahami masalah bangsa dan pemecahannya bagaimana,” katanya.

Rahmijati juga kembali mengimbau pentingnya netralitas aparatur negara dan juga TNI/Polri. "Tiga pemilu sebelumnya, Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Sejarah akan menguji apakah negara dapat mempertahankan prestasi ini," sambungnya.




Elite politik, diingatkan agar tidak tergoda untuk menghalalkan segala cara guna memenangkan Pemilu 2019, seperti menyalahgunakan kekuasaan, melanggar undang-undang atau menghalangi peserta pemilihan lainnya dalam berkampanye.

"Kita akan diuji apakah pemilu ini bisa mencegah politik uang yang makin menjadi-jadi. Demokrasi akan runtuh dan rakyat akan dikebiri manakala uang menjadi penentu segala-galanya," paparnya lagi.

Menurutnya politik uang akan berbahaya bagi politik nasional.

Di sisi lain, ia melihat Indonesia akan diuji apakah pemilu ini bebas dari intimidasi yang akan mengganggu kedaulatan rakyat dalam memilih. Kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh siapa pun tak boleh digunakan untuk mengintimidasi atau memaksa masyarakat memilih kandidat atau partai tertentu.

"Kita akan diuji apakah politik identitas yang melebihi takarannya akan dimainkan oleh para kandidat dan partai-partai politik peserta pemilu. Kita akan diuji apakah pers dan media massa bisa bertindak adil dan memberikan ruang yang berimbang bagi para kandidat dan kontestan peserta pemilu. Media massa adalah milik rakyat, milik kita semua," ujarnya.

Rahmijati berharap setelah acara sosialisasi ini rasa cinta Tanah Air dan bela negara semakin tumbuh dan melekat di hati para peserta. (jo-2)



Diberdayakan oleh Blogger.