Pembangunan Jalan Program Jokowi di Samosir, Masyarakat Minta PLN Proaktif Pindahkan Tiang Listrik - Jakarta Observer - Breaking News & Opinion

Pembangunan Jalan Program Jokowi di Samosir, Masyarakat Minta PLN Proaktif Pindahkan Tiang Listrik

Tiang listrik yang masih berdiri di badan jalan di Tomok, Samosir.
TOMOK, JO- Kalangan masyarakat Samosir, Sumatera Utara (Sumut) meminta PLN untuk proaktif memindahkan tiang dan trafo listrik yang terkena pelebaran jalan di daerah ini. Menurut mereka, jika terus dibiarkan, hal itu akan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Seperti disampaikan salah seorang warga F Sirait, warga Desa Tomok yang juga ketua Wushu Indonesia Kabupaten Samosir, pelabaran ruas jalan Ringroad Samosir telah membuat masyarakat terganggu dengan masih berdirinya tiang listrik disana.

Seperti yang ada di sekitar Jalan Lurus, Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang dinilai selain mengganggu kelancaran jalan juga sangat berbahaya bagi pengguna jalan.

"Seharusnya pihak PLN proaktif untuk memindahkan tiang-tiang listrik itu, jangan hanya didiamkan saja. Jauh-jauh hari seharusnya sudah diantisipasi, jangan menunggu-nunggu sampai ada protes atau warga jadi korban," kata F Sirait di Tomok, senin (15/10/2018).

Menurutnya, pelabaran jalan ini merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Samosir, dan jika PLN tidak tanggap maka akan muncul kesan PLN tidak mendukung program Presiden Jokowi yang berharap majunya pariwisata Danau Toba.




Di tempat terpisah hal yang sama juga disampaikan E Sijabat, warga Simanindo. Menurutnya, tiang-tiang listrik itu sangat mengganggu. "Kita sangat terganggu dengan masih adanya tiang listri dan trafo itu. PLN harusnya sudah memindahkannya," ujar Sijabat.

Ketika Jakarta Observer mengonfirmasi keluhan masyarakat ini, pihak Manager PLN Unit Pangururan melalui Andi Seltafiano, Supervisor Tehnik Area Pangururan mengatakan, pihak PLN Pangururan sudah melakukan koorinasi dengan PLN Area Pematang Siantar termasuk juga dengan PLN Wlayah Sumatera Utara.

"Tapi tanggapan dari pihak wilayah Sumatera Utara mengatakan belum ada anggaran untuk pemindahan itu, atau bisa juga pemohon yang mengusulkan pemindahan itu menanggung semua pemindahan. Kalau mau menunggu anggaran mungkin tahun 2019 mudah-mudahan bisa terealisasi," kata Andi. (fsrt)

Diberdayakan oleh Blogger.