Konsepnya Belum Jelas, Groundreaking Rumah DP Nol di Rorotan Ditunda - Jakarta Observer - Breaking News & Opinion
JAKARTA, JO- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak ada groundbreaking rumah tapak dengan down payment (DP) nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (28/2/2018).

Menurut Anies Baswedan, Pemprov DKI tidak akan meluncurkan sesuatu yang belum matang. "Siapa bilang ada groundbreaking. Saya kemarin ditanyain saya enggak komentar," kata Anies.

Anies menegaskan, dirinya tidak akan pernah mengumumkan sesuatu sampai semuanya siap, termasuk untuk peletakan batu pertama rumah DP 0 rupiah.

"Saya tidak mau groundbreaking hanya seremonial. Jadi, semuanya siapain, semua tertata baik, sudah siap, baru umumkan," ujar Anies

Masalah ketersediaan rumah, kata Anies, adalah urusan serius karena menyangkut kepentingan jangka panjang warga Jakarta.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebutkan bahwagroundbreaking rumah tapak DP 0 itu akan dilakukan pada 28 Februari ini. Namun, Sandi sendiri saat dikonfirmasi hari ini mengatakan groundbreaking itu ditunda. Alasannya, ada sejumlah hal yang masih harus disesuaikan sehingga dapat menghasilkan informasi yang utuh kepada masyarakat.

Baca hotel terbaik di Paris, tulis komentarmu
Bandingkan harga hotel dan reviewnya di New York City
Baca review rental liburan di seluruh dunia
Ada apa di London? Cari hotel termurah dan nyaman disana!

"Arahan saya, jangan dipaksakan. Kalau memang ada yang belum sinkron, tunda saja dulu," kata Sandi.

Sandi menyebut Pemprov DKI dan pengembang proyek sekaligus pemilik lahan, yakni PT Nusa Kirana, masih merumuskan skema pembayaran dan harga jual rumah yang akan dipatok.

"Pasti kan, dari segi harga, dari skema itu kemarin belum ada sinkronisasinya," kata Sandi.

PT Nusa Kirana adalah perusahaan swasta di bidang properti yang menggarap sejumlah proyek seperti mal, gedung perkantoran, dan perumahan di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sandi masih belum bisa memastikan penggunaan opsi pembayaran rumah DP nol Rupiah Rorotan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pemerintah pusat. Sebab, pengembang merupakan pihak swasta.

Politikus Partai Gerindra itu masih mendiskusikan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mematangkan program tersebut. Pihaknya tak ingin ada kesan terburu-buru, sementara konsepnya belum jelas. (jo-3)



Diberdayakan oleh Blogger.