Ketua DPRD DKI: Negara Tetangga Sudah Maju, Jakarta Kok Kumuh Lagi - Jakarta Observer - Breaking News & Opinion

Ketua DPRD DKI: Negara Tetangga Sudah Maju, Jakarta Kok Kumuh Lagi

Prasetyo Edi Marsudi
JAKARTA, JO- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi buka suara mengenai sejumlah kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Menurutnya, sejumlah kebijakan itu justru membuat Jakarta mundur ke belakang pada saat negara-negara lain sudah pada maju atau tidak lagi kumuh.

Kebijakan yang dimaksud Prasetio adalah diperbolehkannya rumput di Monas diinjak-injak dan dihidupkannya kembali transportasi becak di ibu kota Jakarta.

"Saya nggak setuju rumput boleh diinjak-injak. Ini ibu kota terlihat kumuh," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Dia menyebut kebijakan itu berbenturan dengan peraturan pemerintahan sebelumnya. Sebab, regulasi rumput Monas ditutup dengan sling besi sudah ada sejak Gubernur Sutiyoso.

"Itu sudah ada sejak sebelumnya. Tapi kenyataannya yang ada semua ditabrak (peraturannya)," ujarnya.

Baca hotel terbaik di Paris, tulis komentarmu
Bandingkan harga hotel dan reviewnya di New York City
Baca review rental liburan di seluruh dunia
Ada apa di London? Cari hotel termurah dan nyaman disana!

Monas, menurut Pras, merupakan kawasan ring 1 sehingga keamanan dan kebersihan di sana harus dijaga. Sebab, ia tak ingin tamu negara malah melihat kekumuhan di wilayah tersebut.

"Kawasan tersebut kan kawasan ring 1, terus banyak yang nongkrong-nongkrong di sana. Terus kalau seandainya terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab?" ujarnya.

Sebelumnya ketika menyinggung soal becak, Prasetyo menyebut kebijakan itu membuat Jakarta sebagai ibu kota mundur lagi ke belakang.

"Jakarta adalah ibu kota negara. Negara tetangga sudah pada maju dari yang tadinya kumuh, kenapa kita mundur lagi?" tanya Pras.

Pras lantas meminta gubernur dan wagub agar kebijakan yang sudah baik jangan dibuat jadi kusut kembali.

"Saya minta sebagai ketua DPRD, kebijakan yang sudah baik jangan lah dibuat jadi kusut kembali. Jakarta ini ibu kota negara, ditata secara yang baik, ada istana negara, jangan sampai kumuh," ujar dia.

Prasetio menyebut, adanya perda pelarangan becak bukanlah masalah adil atau tidak adil, melainkan bagaimana pemerintah mendorong warga naik angkutan umum. (jo-3)




Diberdayakan oleh Blogger.