Majelis Umum PBB Menuntut Semua Negara Patuhi Resolusi PBB Mengenai Status Yerusalem - Jakarta Observer - Breaking News & Opinion

Majelis Umum PBB Menuntut Semua Negara Patuhi Resolusi PBB Mengenai Status Yerusalem

Suara mendukung 128, menolak 9 dan abstain 35. (@un.org)
JAKARTA, JO- Negara-negara anggota di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Kamis "menuntut" agar semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan mengenai status Yerusalem, setelah sebuah keputusan sebelumnya oleh Amerika Serikat mengakui Kota Suci sebagai ibu kota Israel .

Melalui sebuah resolusi yang diadopsi oleh sebuah suara yang tercatat 128 yang mendukung sembilan melawan (Guatemala, Honduras, Israel, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, Togo, Amerika Serikat), dengan 35 abstain, Majelis yang beranggotakan 193 orang tersebut menyatakan "Penyesalan mendalam" atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem dan menekankan bahwa Kota Suci "adalah masalah status terakhir yang harus diselesaikan melalui negosiasi sesuai dengan resolusi PBB yang relevan."

Aksi di Majelis Umum PBB ini menyusul usaha yang gagal oleh Dewan Keamanan pada hari Senin untuk mengadopsi teks serupa yang mencerminkan penyesalan di antara anggota tubuh tentang "keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem," dengan hak veto dari Amerika Serikat, anggota tetap Dewan .

Seperti dikutip laman PBB, www.un.org, menjelang resolusi yang gagal tersebut, Nickolay Mladenov, Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa situasi keamanan di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina telah menjadi semakin tegang setelah keputusan Presiden AS Donald Trump pada tanggal 6 Desember untuk kenali Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selanjutnya, Yaman dan Turki, dalam kapasitas masing-masing sebagai Ketua Kelompok Arab dan Ketua Konferensi Organisasi Kerjasama Islam, meminta Presiden Majelis Umum untuk "segera melanjutkan 'sesi khusus darurat kesepuluh Majelis Umum sesuai dengan prosedur 'Uniting for peace'.

Prosedur ini, di bawah resolusi Majelis Umum 377 (1950), adalah jalur di seputar hak veto Dewan Keamanan. Dengan itu, Majelis dapat meminta sesi khusus darurat untuk mempertimbangkan suatu masalah "dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang sesuai kepada anggota untuk tindakan bersama," jika Dewan Keamanan gagal untuk bertindak atau jika tidak ada suara bulat di antara anggota tetap Dewan Keamanan, China, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Hotel Paling Romantis. Berapa Sih Tarifnya!! Hemat 25% untuk Setiap Hotel Tempat Anda Menginap & Baca Ulasannya
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Medan
Cari Tahu Tarif Hotel Terkini di Palembang

Sejak kesepuluh pertemuan tersebut, Majelis telah menunda sementara sidang darurat dan memberi wewenang "Presiden Majelis Umum untuk melanjutkan pertemuannya atas permintaan dari negara-negara anggota," yang memungkinkan pertimbangan cepat oleh badan-badan yang mendesak.

Sidang darurat yang paling baru dimulai pada tahun 2009 ketika Majelis tersebut mengadakan sebuah pertemuan di Yerusalem Timur dan Wilayah Pendudukan Palestina.

Resolusi di Majelis tidak mengikat dan tidak membawa kekuatan hukum internasional seperti halnya tindakan yang disetujui di Dewan Keamanan.

Resolusi hari ini menuntut agar "semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan mengenai Kota Suci Yerusalem, dan tidak mengakui tindakan atau tindakan yang bertentangan dengan resolusi tersebut."

Majelis Umum selanjutnya menegaskan bahwa "setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan tidak berlaku lagi dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Keamanan yang relevan. Dewan."

Dalam hal itu Majelis juga meminta semua negara untuk menahan diri dari pembentukan misi diplomatik di Kota Suci Yerusalem, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan yang diajukan pada tahun 1980.

Mengulangi seruannya untuk membalikkan tren negatif yang membahayakan solusi dua negara, Majelis mendesak upaya dan dukungan internasional dan regional yang lebih besar yang bertujuan untuk mencapai, tanpa penundaan, perdamaian menyeluruh, adil dan abadi di Timur Tengah. (jo-4)


Diberdayakan oleh Blogger.