Oegroseno: Satu Polisi Satu Desa Harus Terealisir

Oegroseno
JAKARTA, JO - Mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno mengatakan, agar pemimpin di Indonesia dapat tidur dengan nyaman, maka perlu membangun keamanan dari desa mengepung kota. Perbanyak polisi ditingkat bawah, satu polisi satu desa harus terealisir.

Hal itu disampaikan Oegroseno, yang dulu aktif membenahi kinerja polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat ini, saat berbincang dengan JakartaObserer.com di Jakarta, Selasa (13/10).

"Perbanyak polisi di tingkat bawah, satu polisi satu desa harus terealisir. Misalnya jumlah desa 80 ribu, maka dibutuhkan jumlah polisi sebanyak 80 ribu, dan ditambah Babinsa 80 ribu juga, maka keamanan akan tercipta," katanya mengaku dia paling pantang bicara soal ratio.

"Bicara ratio hanya untuk laporan PBB,” kata Oegro yang menjadi Wakapolri sejak 2 Agustus 2013 hingga 4 Maret 2014.

Mantan Wakapolri yang kini membuka Kantor Hukum Cendy Wenas &Oegroseno di Jalan Tulodong Bawah II No12, Jakarta Selatan untuk membela orang yang tertindas; juga menyinggung soal upaya membangun trust masyarakat terhadap kinerja Polri.

Menurutnya, polisi harus dapat dihubungi kapan saja, 24 jam polisi harus dapat membantu bila masyarakat membutuhkan. "Sehingga tercipta ‘trust’ masyarakat kepada kinerja polisi," sambung Oegro.

Alumnus Akpol 1978 ini lantas menceritakan di Arizona, Amerika Serikat orang berani melapor kepada polisi yang di depan rumahnya terjadi transaksi narkoba karena trust. Apa di Indonesia ada yang berani melaporkan kasus seperi ini.

Oegro mencontohkan mengapa sampai terjadi kasus pembunuhan di tambang Lumajang. Kemudian kasus Lisa yang menerima paket narkoba dari Inggris. Menurut Oegro Inggris sangat tertib soal administrasi, banyak kejanggalan seperti tidak ada alamat pengirim. Oegro menyakini Lisa menjadi korban rekayasa narkoba, berhubung saat tes urine dinyatakan negatif.

Oegro juga menceritakan tentang penggantian Kapolri Jenderal Sutarman. Menurutnya, sangat disayangkan Jenderal Sutarman diganti sebelum masa jabatannya berakhir. Memang pergantian Kapolri hak presiden, tetapi yang paling memahami polisi adalah internal polisi.

“Polisi dan TNI itu pengawal negara, bukan pengawal rezim,” ujar Oegro.

Ketika ditanya mengenai ketegasan Oegro semasa aktif di polisi, Oegro mengaku hal itu terinspirasi dari sang ayah, Brigjen Pol (Purn) Rustam Santiko yang sudah almarhum. (amin)

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.