"Gencatan Senjata" Golkar Hanya untuk Pilkada, Semua Transaksional

Aburizal Bakrie

JAKARTA, JO- Partai Golkar kelompok Aburizal Bakrie (Ical) menyebut akan ada islah sementara antara kelompoknya dengan kelompok Agung Laksono untuk menghadapi pilkada.

Namun, usai menghadiri resepsi pernikahan Fahmi Idris di Gedung Balai Sarwono, ‎Jalan Madrasah Raya, Cilandak Timur, Jaksel, Sabtu (23/5), Ical mengakui dirinya masih belum bertemu langsung dengan Agung Laksono untuk membahasnya.

"Kita akan islah sementara, islah untuk pilkada," kata Ical.

‎Ical kemudian menyinggung soal peran penting Jusuf Kalla dalam mediasi kedua kelompok ini, karena posisinya sebagai senior Partai Golkar.

"Pak JK itu dia kan senior, dia concern, paling tidak dia akan mendamaikan untuk Pilkada. Damai sementara lah‎," tutup Ical.

Pertemuan Ical dengan Jusuf Kalla disebut-sebut akan berlangsung malam ini, untuk membahas "gencatan senjata" itu sebagaimana disampaikan Sekjen Golkar versi Ical, Idrus Marham.

Menurut Idrus, niat JK untuk menyatukan kembali Partai Golkar tentu disambut baik oleh Ical. Idrus menambahkan, setelah pertemuan ini rencananya akan dikumpulkan seluruh keluarga besar Golkar.

"Setelah ini tentu nanti ada pihak-pihak dan keluarga besar Partai Golkar akan bertemu untuk membicarakan dan memfinalisasikan apa-apa yang telah menjadi komitmen bersama selama ini," kata dia.

Namun begitu, banyak kalangan Golkar yang masih ragu dengan perkembangan ini bisa menghasilkan solusi menghadapi pilkada.

"Sulit karena masing-masing sudah punya dukungan calon tertentu untuk pilkada. Masalahnya siapa yang akan menandatangani surat dukungan untuk calon?" kata seorang politisi Golkar yang enggan disebut namanya.

Menurutnya, kesulitannya justru datang dari sosok Ical dengan sekjennya Idrus Marham, yang selama ini dianggap arogan dan sebagai pemicu keretakan di Golkar pusat hingga daerah.

"Baru kali ini Golkar menghadapi persoalan internal serumit ini, itu justru di eranya Ical dan Idrus Marham. Sudah cukuplah itu, jangan diperpanjang lagi," sambungnya.

Sementara itu pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyebut Seharusnya, islah harus lebih didasari oleh kesamaan pandangan ideologi dalam membangun partai politik yang kuat dan sehat.

"Bukan cuma agar bisa ikut Pilkada. Ini sangat transaksional,” katanya.

Siti pun menyebut ini Jusuf Kalla selaku mediator islah juga harus memikirkan langkah hukum yang telanjur ditempuh untuk menguatkan legitimasi mereka. “Jangan sampai, islah itu hanya setengah hati. Kalau ada keputusan inkracht, Golkar pecah lagi.” (jo-2)