Berat untuk Ditandatangani, Presiden SBY Sebut Pilkada DPRD Berkonflik dengan UU Lain

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
WASHINGTON DC, JO- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku berat baginya untuk menandatangani RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru saja disetuju DPR RI melalui voting.

Masalahnya, kata Presiden dalam keterangan pers di Washington DC, Kamis (25/9) malam waktu setempat atau Jumat (26/9) pagi WIB, pilkada lewat DPRD itu bertentangan dengan undang-undang lain, sehingga tidak bisa dieksekusi.

"UU Pilkada yang baru saja disahkan masih berkonflik dengan undang-undang lain. Jika masih berkonflik dengan UU lain yang tidak memberikan kewenangan memilih kepada daerah, maka UU Pilkada tidak bisa dieksekusi," kata Presiden SBY.

Cek Hotel di Jakarta, Bandingkan Tarifnya | Cek Hotel di Parapat, Danau Toba, Bandingkan Harga dan Baca Ulasannya | Cek Hotel di Bandung, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Cek Hotel di Surabaya, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya

Seperti dikutip Antara, Presiden juga mengaku kecewa dengan hasil rapat paripurna DPR, Kamis (25/9) dan selesai pada Jumat (26/9) dini hari. Melaui voting, DPR akhirnya menyetujui pilkada melalui DPRD.

Presiden menyebut pilkada tidak langsung itu mengabaikan kedaulatan rakyat, dan menegaskan Partai Demokrat akan mengajukan gugatan hukum terhadap UU Pilkada ini.

Saat paripurna, Partai Demokrat mengusulkan pilkada langsung dengan beberapa syarat perbaikan, namun menurut Presiden SBY, usulan Partai Demokrat itu ditolak oleh fraksi-fraksi baik dari Koalisi Merah Putih maupun Koalisi PDIP.

Namun begitu dari pantauan semalam, tiga fraksi yakni PDIP, PKB dan Hanura sudah menyatakan dukungan bagi opsi yang disampaikan Partai Demokrat. Sayang Partai Demokrat kemudian lebih memilih untuk walk out, sehingga memicu kecaman keras dari PDIP, PKB dan Hanura.

Yosana Laoli, politisi PDIP misalnya, dengan terbuka menyebut sikap Partai Demokrat ini sebagai penghiatan terhadap kedaulatan rakyat, apalagi sebelumnya SBY pernah menyampaikan di YouTube mengenai dukungannya terhadap pilkada langsung.

"Ternyata ini hanya pencitraan, mereka ternyata tidak mendukung pilkada langsung. Mereka telah meninggalkan kami," kata Yosana Laoli. (jo-2)

Mengunjungi London? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Wisata ke New York? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya | Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.