Kemana Saja Aliran Dana Uji Kir?
 |
| Bambang Widjojanto dan Basuki T Purnama saat sidak ke Satpel PKB Kedaung Angke, Jakbar, kemarin. |
Kemarahan besar pun ditunjukkan Ahok, dan dia naik pitam ke Syafei, penanggung jawab di kantor Satpel PKB itu. Mulai dari peralatan yang 90 persen tidak layak, pengujian yang dilakukan asal-asalan, hingga perputaran uang yang ratusan juta rupiah per harinya.
Dari hitung-hitungan Bambang saja, ada sekitar 500 kendaraan yang setiap hari diuji di sana, dan biayanya antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, sehingga rata-rata per hari di Satpel PKB Kedaung Angke ini bisa mengumpulkan uang Rp100 juta, yang dikali sebulan bisa mencapai Rp2-3 miliar. Coba hitung dalam setahun.
Anehnya, peralatan yang 90 persen tidak layak itu dijadikan alasan untuk melakukan pelayanan apa adanya, padahal dengan putaran uang begitu besar penyediaan fasilitas peralatan seharusnya bukan hal yang sulit. Apakah disengaja untuk membenarkan tindakan kongkalikong dengan pemilik kendaraan?
Nah pertanyaan yang tidak kalah menggelitik, kemana saja larinya uang hasil kir yang tidak sedikit itu? Akankah pengusutan persoalan ini hanya akan berakhir dengan mengorbankan pegawai honorer sebagaimana modus yang biasanya terjadi?
Ahok sendiri masih belum mengetahui kemana saja aliran dana itu, namun berjanji akan mencari tahu, dan menindak semua yang terlibat. "Kita akan polisikan, apakah itu honorer atau PNS. Kalau honorer kita polisikan saja, sehingga dia bisa 'bernyanyi' dan ketahuan aliran dananya kemana saja," kata Ahok.
Sasaran paling jelas dari persoalan ini jelas para pejabat di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sementara Kepala Dinas Perhubungan M Akbar sendiri masih tergolong baru menjadi pucuk pimpinan di sana. Lalu siapa yang paling bertanggung jawab? Kita lihat saja.
Hanya saja publik ingin melihat ujung dari sidak ini akan bagaimana, karena mereka berharap segala praktik korupsi di semua lini pemerintahan, terkhusus pelayanan publik dapat dihentikan melalui tangan-tangan yang kuat untuk memberantasnya.
Termasuk harapan agar penelusuran tidak hanya dilakukan di Kedaung Angke, tapi juga di tiga lokasi uji kir lainnya yakni di Ujung menteng, Cilincing dan Pulogadung.
"Kita mau semua lokasi uji kir itu diusut, jangan sampai ada anak emas. Ini bagian dari perbaikan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi di semua lini," kata Andika, 34, seorang warga Kedaung Kali Angke kepada JakartaObserver.com, Kamis (24/7).
Andika sendiri mendukung upaya Pemprov DKI dan KPK untuk melakukan aksi sidak seperti ini, khususnya di semua sektor pelayanan publik. "Harus tegas, berantas semua. Kita harus memulai budaya baru yang anti-korupsi," sambungnya. (jo-6)
Jalan-jalan ke Las Vegas? Cek Daftar Hotel, Bandingkan Tarif dan Baca Ulasannya
Tidak ada komentar: